Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Tolak Usulan 2 Paslon Untuk Pilpres 2024, Willy Aditya: Kita Harus Move On!

SENIN, 07 JUNI 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan PDI Perjuangan agar Pilpres 2024 mendatang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja terus menuai perdebatan. Tak sedikit yang menilai usulan PDIP itu akan memperpanjang polarisasi di masyarakat.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dua pasangan calon akan berpotensi menciptakan polarisasi jilid II, yang bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau dua (paslon) langsung, di tengah politik identitas yang begitu tajam, fragmentasinya sampai hari ini baperannya masih terasa. Walaupun di elite sudah terjadi rekonsiliasi, tapi kan edukasinya tidak terjadi (di masyarakat), yang namanya buzzer aja masih goreng-gorengan,” kata Willy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).


"Tentu sebagai bangsa, kita harus move on, sebagai elite kita harus mampu meng-educate publik dalam rangka itu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai usulan PKS yang menginginkan Pilpres 2024 seperti 2004 dan 2009 yang diisi 4-5 pasangan calon, Willy mengusulkan adanya simulasi dahulu sebelum menentukan berapa calon yang paling ideal untuk 2024.

"Gini, UU-nya kan belum diubah, maka kemudian kita punya keterbatasan untuk komposisi. Kalau kita mau simulasi saja, simulasi enggak cukup lima paslon, karena apa? Partainya kurang dan lebih maksimal itu kalau diutak atik gathuk lah cuma 4 paslon,” ucapnya.

Willy menambahkan, sejak awal Nasdem sudah mengusulkan adanya revisi UU, namun disayangkan hal itu tidak terjadi.

“Kenapa? Biar ruang dan sirkulasi semakin terbuka. Kalau kita memiliki 10-15 persen syarat PT, ada satu dan beberapa partai yang mengusulkan sendiri, yang lain cukup berkoalisi dengan satu partai,” katanya.

"Artinya apa? Semakin terbuka ruang untuk pengusungan tersebut. Tapi kalau seperti sekarang kalau kita buat simulasi ya maksimal empat paling atau tiga,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya