Berita

Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan/Net

Politik

Syarief Hasan: Anggaran Alpahankam Rp 1,7 Kuadriliun Tak Masuk Akal Harus Habis 3 Tahun

SENIN, 07 JUNI 2021 | 11:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polemik Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024, masih diperdebatkan.

Dalam rancangan Perpres yang beredar itu tertulis, angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).

Angka tersebut dipandang terlalu besar jika hanya untuk alutsista. Selain soal masa pandemi Covid-19 yang berdampak berat pada ekonomi nasional, anggaran tersebut menjadi soal karena disebutkan harus habis dalam waktu kurang dari tiga tahun atau hingga tahun 2024.


Tingginya anggaran itu, juga diamini anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan. Menurutnya, tidak masuk akal angka Rp 1,7 kuadtriliun harus dihabiskan dalan waktu tiga tahun.

"Memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun itu tidak masuk akal, dalam keadaan seperti ini," ujar Syarief Hasan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 7/6).

Bagi politisi senior Partai Demokrat itu, anggaran yang besar seperti itu boleh dialokasikan jika memang kondisi perekonomian masyarakat Indonesia sudah membaik.

Salah satu parameternya adalah pendapatan perkapita masyarakat setidaknya harus menyentuh angka 5.000 dolar AS.

"Kecuali kita sudah makmur ya, kecuali rakyat sudah mulai ekonominya mulai bangkit, income per kapita kita sudah naik menjadi 5.000 dolar AS misalkan, itu baru," ucap Syarief Hasan, pimpinan MPR itu.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto enggan mengonfirmasi kabar yang beredar soal anggaran Rp 1,7 kuadriliun. Dia hanya menyebut, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista masih digodok.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya