Redam Konflik Di Papua, Bupati Tolikara Minta Pemerintah Sejahterakan Masyarakat

Sebuah usulan dikemukakan Bupati Tolikara, Papua, guna meredam konflik di provinsi paling timur Indonesia itu yang seolah tak kunjung usai.

"Sejak kepemimpinan saya, sejak tahun 2012-2021 atau dua periode semenjak saya memimpin Kabupaten Tolikara belum pernah ada konflik yang dilakukan oleh masyarakat Tolikara," ucap Bupati Tolikara, Usman G Wanimpo, dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Sabtu (5/6).

"Semua tergantung dari pemimpinan. Serta bagaimana polanya yang dilakukan sehingga bermanfaat untuk semua aspek," sambungnya.

Berbekal pengalamannya itu, Usman pun menawarkan pola baru kepada pemerintah untuk meredam konflik di Papua.

Pola yang diajukan Usman adalah pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai bentuk. Baik kelompok masyarakat adat dan kepala-kepala suku di kampung-kampung diberi biaya khusus dari dana Otonomi Khusus (OTSUS).

"Saya lakukan dengan sungguh-sungguh mengacu pada peraturan persiden No 84 tentang pemberdayaan masyarakat asli Papua guna berpartisipasi dalam pembangunan daerah," ucapnya.

Usman pun menilai pola yang digunakan saat ini oleh Pemerintah harus diubah karena kurang efektif.

Menurut Usman, 'mata pencarian' orang Dani adalah perang. Begitu halnya dengan ketika seorang anak lihat orang tuanya dibunuh oleh suku mana. Mereka akan dendam sampai turun temurun ini masuk dalam adat suku Dani."

"Oleh karena itu polanya harus diubah karena dapat menciptakan dendam yang luar biasa dan berkepanjangan," pungkas Usman G Wanimbo.