Berita

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid/Net

Politik

Kontroversi Sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra', Ketua Komisi I Tegaskan Langkah KPI Sudah Tepat

MINGGU, 06 JUNI 2021 | 00:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan segera menghentikan sinetron "Suara Hati Istri: Zahra” yang belakangan menjadi kontroversi publik mendapat apresisi para anggota dewan di Senayan.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, langkah KPI sudah tepat untuk menindak stasiun televisi yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran (P3SPS).

“Kami mengapresiasi reaksi cepat dari teman-teman KPI untuk segera menegur stasiun televisi hingga menghentikan sinetron ini. Sangat memprihatinkan stasiun televisi memberikan tontonan yang melanggar P3SPS KPI," kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Sabtu (5/6).


Menurutnya, KPI juga perlu menegur keras rumah produksi yang telah memproduksi dan mengcasting pemeran utama yang masih tergolong anak-anak tersebut. Di samping alur cerita yang juga tidak mendidik.

“Pasal 14 ayat (2) P3SPS telah menyebut lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksinya. Dalam sinetron ini jelas-jelas menampilkan seorang anak yang masih berusia 15 tahun bersama laki-laki yang sudah berusia 39 tahun, yang berarti mendukung pernikahan di bawah umur, poligami, dan pedofilia, sangat melecehkan perempuan dan tidak patut ditonton masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Legislator Partai Golkar ini juga meminta stasiun televisi untuk meningkatkan kualitas acara-acaranya.

“Di tengah dunia digital saat ini, begitu banyak tayangan di platform Over The Top (OTT), stasiun televisi harusnya bisa bersaing dan memberikan tayangan yang berkualitas," tegasnya.

"Banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke saya terkait sejumlah acara di televisi yang ceritanya tidak masuk akal dan tidak pantas ditonton masyarakat apalagi anak-anak. Mari bersama-sama kita memberikan pencerdasan kepada masyarakat,” tandasnya.

Pada 5 Juni 2021, KPI dalam laman resminya mengumumkan penghentian sementara sinetron "Suara Hati Istri: Zahra”.

Keputusan tersebut diterima Indosiar selaku pihak yang menayangkan melalui Direktur Programnya, Hersiwi Achmad. Dia menyatakan akan menghentikan sementara sampai rumah produksi menyusun alur cerita lanjutannya.

Sinetron "Suara Hati Istri: Zahra” langsung menyedot perhatian masyarakat sejak 24 Mei 2021. Tayangan itu menceritakan seorang pria yang memiliki istri tiga. Istri ketiganya dikisahkan seorang pelajar SMA yang dipaksa menikah untuk menutup utang orang tuanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya