Berita

Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza/Net

Politik

Ketua Komisi VI Minta Pemerintah Audit Forensik Laporan Keuangan Garuda

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 17:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didorong segera melakukan audit forensik terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dengan melibatkan penegak hukum dan lembaga berwenang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza agar maskapai plat merah tersebut bisa terselamatkan dari lilitan utang.

"Terkait penyelamatan Garuda Indonesia, saya memandang lebih kepada strategi hukum. Dimulai dengan audit forensik laporan keuangan PT Garuda dengan melibatkan BPK, KPK, Kejaksaan Agung, lembaga berwenang lainnya," ujar Faisol Riza dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).


Melalui strategi hukum, segala indikasi penyebab kebangkrutan Garuda lebih mudah untuk diinventarisasi. Termasuk dugaan adanya tindak pidana korupsi yang mungkin turut menjadi penyebab, nantinya dapat diketahui secara gamblang.

"Maka untuk melakukan inventarisasi, masalah pun nantinya menjadi lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika ada korupsi di dalam Garuda, kita akan mengetahuinya secara jelas dan terang-benderang,” ucapnya.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia melalui Kementerian BUMN selama sesuai Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Faisol Riza memastikan Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, guna membahas secara khusus ancaman kebangkrutan atas pembengkakan utang dari R p20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Kita sudah menyusun agenda rapat dalam waktu dekat ini untuk membahasnya dengan menghadirkan langsung Menteri BUMN dan Direksi PT Garuda Indonesia,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya