Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Belanda telah mengusir setidaknya tiga konsul dari kedutaan Sudan di Den Haag, setelah terbukti bekerja untuk dinas intelijen dan keamanan Sudan NISS. Hal itu terungkap dalam laporan penelitian yang dilakukan surat kabar Belanda NRC.
Surat kabar tersebut mengatakan bahwa ketiga konsul itu dituduh memantau dan mengintimidasi anggota oposisi Sudan yang melarikan diri ke Belanda.
“Belanda meminta agar mereka meninggalkan negara itu antara 2012 dan 2019. Setidaknya satu permintaan didasarkan pada informasi dari dinas intelijen Belanda AVID,†menurut surat kabar itu, seperti dikutip dari AFP, Selasa (1/6).
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka meminta satu konsul meninggalkan Belanda pada 2016. Kementerian mengatakan kepada NRC bahwa pada Juli 2016, Direktur Jenderal Politiknya secara lisan meminta agar duta besar Sudan saat itu memberhentikan konsul karena pekerjaannya dengan NIS.
Dalam percakapan ini, Direktur Jenderal merujuk pada dua kasus sebelumnya, menurut surat kabar tersebut.
Konsul yang bersangkutan baru meninggalkan jabatannya di Belanda dua tahun setelah permintaan dari Kementerian. Kemenlu mengatakan kepada NRC bahwa kedutaan Sudan berjanji bahwa konsul akan menghentikan kegiatan NISS-nya, sehingga "menghapus alasan untuk tekanan lebih lanjut."
Dalam tujuh tahun terakhir ada beberapa laporan bahwa NISS menahan dan menyiksa pencari suaka Sudan yang dideportasi kembali ke Sudan.
“Meskipun demikian, dan fakta bahwa Belanda mengetahui setidaknya tiga konsul yang bekerja untuk NISS, kebijakan Belanda masih mengirim pencari suaka yang gagal ke kedutaan Sudan di Den Haag,†menurut NRC.
Orang-orang Belanda-Sudan berulang kali memperingatkan Kementerian Luar Negeri bahwa agen NISS bekerja di kedutaan Sudan di Den Haag selama dekade terakhir, memperkuat peringatan mereka dengan foto-foto konsul yang memotret dan mengganggu demonstrasi dan demonstrasi oposisi, tulis surat kabar itu.
Ketika NRC bertanya kepada Kementerian tentang hal ini, mereka menjawab bahwa pihaknya memasukkan "dokumen dan informasi dari komunitas Sudan" dalam pertimbangan kebijakan.
