Kementerian Pertahanan masih enggan berkomentar banyak soal gaduh rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp 1.760 triliun di Kementerian Pertahanan harus dipikir ulang.
Begitu dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Muhammad Herindra usai rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).
"Ya nanti kita lihat nanti lah, kita baru rencana," ujar Muhammad Herindra.
Herindra hanya memastikan, anggaran alutsista Kemenhan tidak mengalami kenaikan. Yakni, tetap di angka 0,8 dari GDP.
"Anggaran selama ini kan 0,8 persen dari GDP, kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja. Sama saja," tegasnya.
Sebelumnya, Kemenhan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dalam rancangan perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.
Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.
"Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024," bunyi rancangan perpres Alpalhankam.
