Webinar bertema "Silahturahmi Kebangsaan dan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina" yang diselenggarakan bersama oleh Forum Alumni Kelompok Cipayung (FAKC), di KAHMI Center, Jakarta, Rabu, 26 Mei/Repro
Aksi peduli untuk Palestina turut dilakukan Forum Alumni Kelompok Cipayung (FAKC), baik berupa penghimpunan dana maupun gagasan wacana kedaulatan suatu negara.
Itu semua merupakan satu keputusan pertemuan webinar bertema "Silahturahmi Kebangsaan dan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina" yang diselenggarakan bersama oleh FAKC di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (26/05).
Hadir dalam webinar itu tokoh-tokoh di puncuk kepengurusan FAKC antara lain Ketua PA GMNI Ahmad Basarah, Sekjen IKA PMII M Hanif Dakhiri, Ketua Forkoma PMKRI Hermawi Taslim, Sekjen PNPS GMKI Sahat Sinaga, dan Ketua Presidium KAHMI Viva Yoga Maulani.
Seluruh peserta webinar sepakat bahwa aksi penggalangan bantuan untuk rakyat Palestina murni berdasarkan prinsip kemanusiaan, bukan berdasarkan sentimen keagamaan. Sehingga nantinya akan ada koordinasi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang menjadi korban konflik bersenjata antara Israel dan Hamas saat ini.
Ahmad Basarah yang juga wakil ketua MPR RI, menandaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap "Palestina Merdeka" telah menjadi bagian dari sejarah yang secara konsisten diperjuangkan terus oleh ketujuh Presiden Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo.
Basarah menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, bagi Indonesia adalah perintah kostitusi yang secara jelas tertuang di dalam alinea pertama pembukaan Udang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," ucap Basarah membacakan isi aline pertama Pembukaan UUD 1945 yang dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/5).
Sementara Ketua Forkoma PMKRI, Hermawi Taslim mengungkapkan pentingnya gencatan senjata permanen. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya korban jiwa khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa.
Taslim menekankan perlunya semua pihak untuk kembali ke semangat "Pakta Perdamaian Oslo" yang telah ditandatangani tanggal 20 Agustus 1993 di depan Presiden Palestina, Yaser Arafat, dan PM Israel, Yitzak Rabin, tentang peta jalan baru perdamaian dengan prinsip dua negara Palestina dan Israel.
Menurutnya, dari perjanjian itu terpatri sebuah semangat diantara kedua negara untuk bisa berunding dan saling mengakui keberadaan masing-masing sebagai negara yang merdeka.
"Dan lebih penting lagi, Pakta Perdamaian Oslo itu juga sudah diratifikasi oleh Amerika Serikat sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya perdamaian tersebut," tuturnya.
Maka dari itu, Taslim melihat prospek perdamaian ke depan akan lebih terbuka, terutama setelah beberapa negara lain ikut memberi dukungan terhadap Pakta Perdamaian Oslo seperti Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain hingga Maroko.
