Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecek posko penyekatan kendaraan di masa larangan mudik di Pelabuhan Merak Banten/Ist

Politik

Ketua DPR: Larangan Mudik Jangan Sampai Ganggu Distribusi Logistik!

MINGGU, 09 MEI 2021 | 15:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau posko penyekatan kendaraan dan kebijakan larangan mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (9/5).

Dalam kesempatan itu, Puan meminta pelarangan mudik tidak mengganggu distribusi logistik untuk masyarakat di hari raya Idulfitri. Ia pun meminta stakeholder terkait untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan larangan mudik.

"Saya minta supaya distribusi bahan logistik dan bahan-bahab penting ini tidak ada kendala sama sekali karena itu penting," kata Puan di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (9/5).


Dia mengatakan, 10 persen angkutan di Pelabuhan Merak adalah angkutan logistik. Dengan besaran itu, distribusi logistik amat penting bagi berjalannya roda perekonomian baik di Jawa maupun Sumatera.

"Kondisi Pelabuhan Merak ini tadi saya disampaikan bahwa hanya 10 persen yang berjalan khususnya adalah terkait logistik dan bahan-bahan pokok," ujarnya.

Agar tidak ada kendala dalam pendistribusian logistik. Puan meminta agar dermaga-dermaga disiapkan khusus untuk angkutan logistik yang tidak dilarang melakukan perjalanan saat situasi larangan mudik.

"Kemudian kesiapan dermaga-dermaga juga harus tetap disiapkan," sambungnya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap kebijakan larangan mudik dipahami masyarakat dan dipatuhi demi mencegah lonjakan kasus penularan Covid-19. Kepada pemerintah dan aparatur terkait, Puan menegaskan, penyekatan pemudik di Banten juga harus dilakukan berlapis untuk menghindari penumpukan.

“Penerapan kebijakan jangan membingungkan masyarakat. Tegas tapi humanis. Tahun ini jangan mudik dulu, sama-sama kita jaga diri, keluarga, lingkungan,” ungkap cucu Presiden pertama RI Sukarno tersebut.

Puan juga meminta pemerintah daerah melakukan tracing, tes, dan isolasi, jika menemukan masyarakat yang lebih awal pulang ke kampung halamannya atau sebelum larangan mudik dilaksanakan pada 6 Mei 2021.

“Pemerintah daerah harus turut memperhatikan, dan Banten banyak wisata laut, ini harus diperhatikan oenegakan protokol kesehatannya,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya