Berita

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Seruan Demokrat Di Paripurna: Jangan Sampai Ada Hengki Pengki Dalam Pengawasan Larangan Mudik

KAMIS, 06 MEI 2021 | 14:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta kepada pimpinan DPR untuk mengingatkan pemerintah agar penanganan mudik Lebaran berlangsung dengan baik.

Hal itu disampaikan Didi dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke V, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/5).

"Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang kurang amanah di lapangan oleh oknum-oknum, oleh petugas, dan penegak hukum di lapangan," kata Didi.


Pihaknya menambahkan dampak pandemi Covid-19 saat ini luar biasa dan cukup mengkhawatirkan, terlebih adanya lonjakan kasus seperti di India, dan menjadi ancaman kesehatan dan ekonomi nasional.

Atas dasar itu, Didi meminta DPR bersama pemerintah agar betul-betuk melakukan pengawasan secara ketat dan benar.

"Saya kira harus ada pengawasan yang baik, tindakan yang tegas, jangan sampai ada aparat di lapangan yang menyalahgunakan amanah ini, jangan terjadi hengki pengki di dalam pengawasan larangan mudik ini," ujarnya.

Merujuk pada kasus di Kualanamu, Sumatera Utara, kata Didi, banyak yang melakukan tindak kejahatan sehingga pemerintah harus bersikap tegas dalam pengawasannya.

"Kasus di Kualanamu dan kasus yang dipermainkan di karantina ini sudah menjadi peringatan bagi kita bahwa memang masih ada oknum-oknum aparat yang kurang amanah. Itu yang ketahuan, saya tidak tahu di daerah lain ada atau tidak, tapi itu yang ketauan," ucapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya