Berita

Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai/Net

Hukum

Berpotensi Diintervensi Kekuasaan, Natalius Pigai Minta KPK Segera Panggil Azis Syamsuddin

SELASA, 04 MEI 2021 | 03:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kendor menerapkan hukum progresif terhadap Azis Syamsuddin.

Kata Aktivis yang disapa Pigai ini, dalam penanganan kasus Wakil Ketua DPR RI itu, KPK harus lebih maju dalam memunculkan delik dagang pengaruh.

"KPK harus lebih maju dengan munculkan delik dagang pengaruh sebagai penegakan hukum di bidang korupsi yang lebih progresif," demikian kata Natalius Pigai, Selasa (4/5).


Lebih lanjut, mantan Komisioner Komnasham itu mengatakan, KPK jangan sampai membenamkan kasus yang menjerat politisi Golkar itu.

Argumentasi Pigai, terbenamnya kasus Azis berpotensi menumbuhkan intervensi kekuasaan ke dalam tubuh institusi lembaga anti rasuah.

"KPK jangan lama membenamkam kasus AS karena berpotensi penetrasi kekuasaan lain dalam tubuh KPK. Sudah seharusnya memanggil AS untuk periksa agar cepat membangun ke percayaan publik," demikian kata Pigai.

Azis Syamsuddin saat ini KPK telah mengirimkan surat ke Dirjen Imigrasi untuk dicekal keluar negeri selama 6 bulan kedepan.

Ia diduga terlibat dalam mempertemukan Walikota Tanjungbalai dengan penyidik KPK terkait kasus rasuah yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya