Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali /RMOL

Politik

Nasdem Yakin 21 Juta Data Bansos Ganda Terjadi Secara Sistemik, Bukan Cuma Human Error

MINGGU, 02 MEI 2021 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI diduga bukan terjadi karena kesalahan manusia semata atau human error, melainkan terjadi secara sistemik.

"Artinya dibuat secara sistematik, karena angkanya tidak sedikit. Kalau kesalahan teknis, kerjaan manusia keliru mungkin 21 ribu (masuk akal). Tapi kalau 21 juta (data ganda) ini sistematik yang kemudian ada iktikad tidak baik di dalamnya,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politk RMOL, Minggu (2/5).

"Sehingga tidak salah kalau kemudian publik bertanya, berpikir bahwa ini adalah modus untuk megambil keuntungan di dalamnya,” imbuhnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini menambahkan jika 21 juta data ganda ini dikalikan Rp 300 ribu (harga bansos per paket) pada penerima bantuan sosial, maka kerugian negara yang timbul akan sangat besar.

“Berapa banyak biaya atau rupiah yang diselewengkan di situ? Artinya ini menjadi PR penegak hukum untuk kemudian menuntaskan kasus di bansos ini,” katanya.

Meski Mensos sebelumnya Juliari Batubara telah terbukti melakukan penyelewengan bansos, namun patut diduga ada tindak pidana secara nyata dengan adanya temuan Mensos saat ini, Tri Rismaharini yang sudah diserahkan ke KPK kemarin.

"Artinya bisa saja ini menjadi rangkaian kejahatan yang direncanakannya. Ini PR penegak hukum untuk mencari benang merah tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan yang baru diungkapkan Ibu Risma,” katanya.

"Ini harus disampaikan ke publik,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya