Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Banggar DPR: Data Terpadu Kesejahteraan Nasional Kita Masih Compang-camping!

MINGGU, 02 MEI 2021 | 16:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Data terpadu kesejahteraan nasional (DTKN) di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, pihaknya sempat membicarakan masalah data penerima subsidi bersama pemerintah. Dalam pembicaraan tersebut, disimpulkan masih banyak yang perlu dibenahi.

“Secara nasional data terpadu kesejahteraan nasional hari Ini masih compang-camping dan ini problem,” ucap Nasir ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Politisi PKS Ini menyampaikan, tidak akuratnya data masyarakat penerima bantuan pemerintah ini menjadi problem nasional. Pasalnya data terpadu kesejahteraan nasional tersebut banyak bolongnya dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Pihaknya menduga ada orang yang bermain dalam data tersebut untuk kepentingannya kelompoknya atau dirinya sendiri.

"Dalam pandangan saya, ada pihak-pihak tertentu ingin agar bajunya compang-camping sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara material dengan compang-campingnya data tersebut,” katanya.

Legislator asal Aceh ini pun telah meminta pemerintah membenahi data terpadu tersebut agar penerima bantuan sosial saat ini di daerah bisa tepat sasaran.

"Kemarin itu kalau enggak salah Kemensos minta data dari KPU. Jadi mereka minta sama KPU data-data orang, coba bayangin, kan lucu," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya