Joe Biden saat menjabat wakil presiden AS, disambut oleh Presiden Vucic di Bandara Nikola Tesla Beograd/Net
Serbia selalu berupaya menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat di tengah ketegangan beberapa masalah. Terutama saat ini, di mana Serbia membutuhkan dukungan AS untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Presiden Aleksandar Vucic mengungkapkan ia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Presiden Joe Biden di tengah ekspektasi bahwa pemerintahan baru AS dapat mengambil sikap yang lebih keras terhadap kemunduran demokrasi di negara Balkan.
Dikutip dari
RT, Kamis (22/4), saat melakukan wawancara dengan Atlantic Council, lembaga pemikir yang berbasis di Washington, Vucic mengatakan dia secara aktif mencari hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat, tetapi mengakui ada kesulitan dalam hubungan bilateral, terutama perbedaan pandangan tentang pembicaraan damai dengan Kosovo.
"Presiden Joe Biden adalah Presiden AS yang secara politis orang paling siap yang pernah saya ajak bicara," kata Vucic, mengisahkan pertemuan-pertemuannya dengan Biden sebanyak 5 kali.
Menurutnya, Biden memiliki pengalaman Balkan yang cukup banyak dan mengawasi kawasan tersebut saat menjabat sebagai wakil presiden dari 2009 hingga 2017.
"Dia selalu memiliki akal sehat dan dia selalu ingin mendengarkan kami, yang sangat bagus untuk (Serbia)," kata Vucic.
Ia mengakui mengenal Biden jauh lebih dekat ketimbang dengan Donald Trump.
Dalam kesempatan wawancara itu, Vucic mengakui negaranya 'tidak sempurna', tetapi mengatakan pemerintahnya membuat kemajuan dalam masalah aturan hukum.
"Saya tidak mengharapkan waktu yang lebih mudah bagi Serbia karena politik tidak selalu tentang masalah pribadi, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan persahabatan antara kedua negara kami," kata Vucic.
Hubungan AS-Serbia sangat tegang setelah pecahnya Yugoslavia tiga dekade lalu, meskipun hubungan berangsur-angsur membaik.
Amerika Serikat memimpin kampanye udara NATO melawan pasukan Serbia pada 1999 untuk menghentikan tindakan keras mematikan terhadap penduduk etnis Albania di Kosovo.
Washington kemudian memimpin kampanye internasional untuk mengakui kemerdekaan Kosovo pada 2008. Sementara Serbia belum mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, mencegah kedua negara bergabung dengan organisasi yang dipimpin Barat, termasuk Uni Eropa dan NATO.
