Ketimbang Memaksa Ibukota Baru, Pemerintah Diminta Fokus Stimulus UMKM Dan Tol Sumatera

Pemerintah terus diminta untuk tidak memaksakan diri memindah ibukota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Alasannya, karena Indonesia masih dalam krisis kembar akibat pandemi, yakni krisis ekonomi dan krisis kesehatan.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron bahkan meminta agar pemerintah fokus pada proses vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Selain itu, demi mendukung kebangkitan ekonomi rakyat, Herman juga meminta pemerintah fokus memberi stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“(Termasuk) mendorong industri yang 90 persen terdampak covid 19 bangkit kembali, dan menyelesaikan jalan tol lintas Sumatera,” tutur Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat itu, Jumat (9/4).

DPR sudah menjadikan RUU Ibu Kota Negara Baru sebagai salah satu prioritas program legislasi nasional tahun ini.
Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp 500 triliun. Di mana pembiayaan akan dilakukan melalui skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak swasta.

Sementara itu, Bappenas telah  berencana untuk melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara di lokasi ibu kota yang baru di Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini.

Adapun pembangunan baru akan dimulai setelah RUU Ibu Kota Negara, yang diajukan oleh pemerintah, disahkan DPR.