Ombudsman Soroti Keterlibatan Ormas Dalam Bentrok Pancoran

Bentrokan yang terjadi dalam sengketa lahan antara PT Pertamina dan warga Jalan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan pada Rabu malam (17/3) turut disoroti Ombudsman Jakarta Raya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyayangkan lambannya pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengantisipasi timbulnya bentrokan tersebut.

Ombudsman meyakini, peristiwa bentrok yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila jelas bukan merupakan kejadian yang terjadi secara spontan, melihat rangkaian konflik yang ada selama ini.

Agar bentrokan susulan tidak terjadi lagi, Ombudsman meminta Polres Jakarta Selatan mempergunakan kewenangannya untuk menerbitkan Laporan Polisi Model A untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam menegakkan hukum, termasuk penggunaan kekerasan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan,” kata Teguh diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (19/3).

Selain itu, Pertamina juga harus menjelaskan tujuan mereka mempergunakan ormas dalam pengamanan aset-aset mereka.

“Jika tujuannya pengamanan maka Pertamina harusnya merujuk pada tupoksi Polri yang salah satunya adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)," sambung Teguh.

"Bukan mempergunakan tenaga ormas yang sama sekali tidak memiliki diskresi untuk melakukan tindak pengamanan apalagi dengan kekerasan,” tegas Teguh lagi.