Berita

PM Ceko Andrej Babis, Menlu Israel Gabi Ashkenazi dan Menhan Israel Amir Ohana menghadiri upacara pelantikan perwakilan diplomatik Ceko di Yerusalem pada 11 Maret 2021/Net

Dunia

Turki Prihatin Dengan Pembukaan Kantor Diplomatik Ceko Di Yerusalem

SENIN, 15 MARET 2021 | 06:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Turki menyuarakan keprihatinannya atas keputusan Republik Ceko yang membuka kantor diplomatik di Yerusalem. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Turki pada Minggu (14/3) waktu setempat.

"Kami prihatin bahwa Republik Ceko membuka kantor diplomatik di Yerusalem yang status internasionalnya dijamin oleh resolusi PBB," kata kementerian dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Daily Sabah.

"Langkah itu akan mengikis status Yerusalem, salah satu parameter utama konflik Palestina-Israel," tambahnya.


Pernyataan itu juga meminta semua anggota komunitas internasional untuk menghormati status sejarah dan hukum Yerusalem dan kriteria internasional untuk solusi yang adil dan komprehensif terhadap konflik tersebut.

Langkah kontroversial Republik Ceko diambil pada Kamis (11/3), dengan membuka kantor diplomatik di Yerusalem, yang berafiliasi dengan kedutaan besarnya di Tel Aviv.

Peresmian dihadiri oleh Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, dua minggu setelah Israel mengirimkan 5.000 dosis vaksin Moderna Covid-19 ke Republik Ceko di bawah program 'diplomasi vaksin' yang kemudian mendapat pengawasan hukum hingga akhirnya dibekukan.

Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun. Palestina bersikeras bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967, harus berfungsi sebagai ibu kota negara tersebut.

Israel sendiri telah berusaha meyakinkan negara-negara dunia untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Negara-negara anggota Uni Eropa telah menolak untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem sambil menunggu kesepakatan akhir antara Israel dan Palestina tentang masalah kota suci itu.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya