Korsel Ijinkan Warga Myanmar Perpanjang Masa Tinggal Sementara Sampai Situasi Stabil

Pemerintah Korea Selatan terus memantau situasi di Myanmar sambil bekerja sama erat dengan mitra penting termasuk Amerika Serikat dan ASEAN.

"Kami akan terus mengerahkan upaya untuk berkontribusi pada pemulihan demokrasi di Myanmar," ujar pernyataan pemerintah Korsel, seperti dikutip dari Mizzima, Minggu (14/3). Menambahkan bahwa pemerintah negara itu secara khusus akan terus meninjau perhatian khusus pada perlindungan warga dan perusahaan Korea di Myanmar.
Korsel  juga berencana untuk menerapkan, jika perlu, tindakan kemanusiaan khusus untuk mengizinkan warga negara Myanmar yang tinggal di Republik Korea untuk memperpanjang masa tinggal mereka sampai situasi stabil di Myanmar.

Warga negara Myanmar yang menghadapi kesulitan dalam memperpanjang visa mereka akan diizinkan untuk tinggal dengan status sementara. Warga negara Myanmar yang visanya telah kedaluwarsa tidak akan dikenakan pemberangkatan paksa dan akan diizinkan untuk berangkat secara sukarela setelah situasi politik mereda di Myanmar.

Warga negara Myanmar yang menghadapi kesulitan dalam memperpanjang visa mereka akan diizinkan untuk tinggal dengan status sementara. Warga negara Myanmar yang visanya telah kedaluwarsa tidak akan dikenakan pemberangkatan paksa dan akan diizinkan untuk berangkat secara sukarela setelah situasi politik mereda di Myanmar.

Pemerintah menyatakan keprihatinan atas kekerasan di Myanmar dan menyerukan kembalinya demokrasi di negara tersebut. Seruan berulang kali dari komunitas internasional, termasuk pemerintah Korea, tentang penghentian penggunaan kekerasan oleh militer dan pasukan polisi Myanmar yang telah menimbulkan banyak korban sampai saat ini tidak diindahkan.

Sebagai tanggapan, sejak pekan lalu pemerintah Korea telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah berikut.

Pertama, pemerintah Korea akan menangguhkan pertukaran dan kerja sama baru di bidang pertahanan dan keamanan dengan Myanmar.

Kedua, pemerintah Korea tidak akan mengizinkan ekspor pasokan militer ke Myanmar, dan akan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang penggunaan ganda. Belum ada kasus ekspor pasokan militer ke Myanmar sejak Januari 2019.

Ketiga, Pemerintah Korea akan meninjau kembali bantuan pembangunan ke Myanmar. Namun, pemerintah akan terus memberikan bantuan proyek yang terkait langsung dengan mata pencaharian masyarakat Myanmar serta bantuan kemanusiaan.