China: Banyak Masalah HAM Di Dunia, Termasuk Di Negara-negara Barat

Sejumlah negara bergabung dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mereka mengatakan, negara-negara maju harus memeriksa masalah hak asasi manusia yang ada di dalam negeri mereka sendiri, dan mempertimbangkan peran historis mereka dalam melakukan ketidakadilan, sebelum menunjuk hal itu ke negara-negara lain.

Tanpa menyebutkan targetnya, pernyataan itu mengkritik negara-negara yang berfokus pada mengambil tindakan sepihak terhadap negara lain, alih-alih berupaya membantu mengatasi masalah seperti kemiskinan global atau dampak pandemi virus corona di seluruh dunia.

Penandatangan kesepakatan dilakukan 20 negara, termasuk China, Rusia, Venezuela, dan Kuba.

Dalam penyampaiannya, Duta Besar China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, menghimbau negara-negara maju untuk mengatasi diskriminasi rasial, kebrutalan polisi, penganiayaan pengungsi dan ketidaksetaraan di dalam perbatasan mereka sendiri.

Dia juga mengatakan bahwa negara-negera tersebut harus mengambil tindakan terhadap Covid-19 termasuk memastikan distribusi vaksin yang adil, membantu mengatasi kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia, serta berhenti membunuh warga sipil yang tidak bersalah dalam operasi militer di luar negeri.

Selain itu, dalam pernyataanya, Chen juga meminta agar negara maju merenungkan peran historis mereka yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan melalui penjajahan dan invasi.

"Ada banyak masalah hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Barat, dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia," kata Chen, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (13/2).

“Tapi rupanya, mereka ingin sekali menyerang dan mencoreng orang lain dan mencampuri urusan internal orang lain, menggunakan hak asasi manusia sebagai instrumen, dan untuk melayani motif politik mereka sementara mereka dengan sengaja, suka atau tidak, menutup mata pada diri mereka sendiri, dan catatan hak asasi manusia sekutu mereka," ujarnya.

Negara lain yang mencantumkan nama mereka pada dokumen tersebut adalah Belarus, Mesir, Burundi, Republik Rakyat Demokratik Korea, Iran, Laos, Nikaragua, Suriah, Kamboja, Sudan Selatan, Sri Lanka, Zimbabwe, Arab Saudi, Bolivia, Filipina dan Yaman.