Berita

Markas CCTV, rumah outlet media pemerintah Tiongkok CCTV dan saluran kembarannya yang berbahasa Inggris CGTN, di Beijing, Tiongkok 5 Februari 2021/Net

Dunia

Australia Menangguhkan Program Berita China Karena Keluhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

JUMAT, 05 MARET 2021 | 14:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia memutuskan untuk menangguhkan siaran tivi China karena adanya keluhan dari komunitas hak asasi manusia.

Stasiun SBS mengatakan pada Kamis (4/3) bahwa mereka terpaksa menghentikan sementara CGTV dan CCTV, karena adanya laporan yang cukup serius dan mereka sedang melakukan peninjauan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (5/3)

Siaran yang dicabut itu adalah CGTN, layanan bahasa Inggris 15 menit, dan CCTV, layanan bahasa Mandarin selama 30 menit, yang biasanya  disiarkan di SBS sebagai bagian dari program World Watch.


World Watch adalah layanan SBS yang menyediakan buletin berita internasional kepada warga Australia.

"Mengingat keprihatinan serius yang ditimbulkannya, dan kompleksitas materi yang terlibat, kami telah membuat keputusan untuk menangguhkan siaran buletin berita CGTN dan CCTV yang bersumber dari luar negeri sementara kami melakukan penilaian atas layanan ini," kata SBS dalam sebuah pernyataan.

Organisasi hak asasi manusia Safeguard Defenders sebelumnya menulis surat kepada SBS setelah regulator media Inggris mencabut lisensi CGTN karena 'pelanggaran ketidakpatuhan yang serius', mengatakan bahwa CCTV telah menyiarkan pengakuan paksa dari sekitar 56 orang antara 2013 dan 2020.

"Siaran ini melibatkan ekstraksi, acara yang dikemas dengan 'pengakuan paksa' dan palsu dari tersangka jauh sebelum dakwaan atau persidangan. Dalam banyak kasus, korban ditahan tanpa komunikasi dan akses ke penasihat hukum," kata Safeguard dalam suratnya kepada SBS.

"Sejumlah besar 'pengakuan' ini disiarkan tidak hanya di China, tetapi secara internasional melalui CCTV-4 dan CGTN.

Beijing sejauh ini belum memberikan tanggapannya atas masalah ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya