Berita

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken/Net

Dunia

Pengamat: Pemerintahan Biden Akan Terus Menekan Dan Mempromosikan Teori 'Ancaman China'

JUMAT, 05 MARET 2021 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengamat China ikut bereaksi atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pidato terbarunya yang mengatakan bahwa menangani China menjadi salah satu dari delapan prioritas utama pemerintahan Joe Biden.

Bagi para ahli China, pidato Blinken pada Rabu (3/3) itu sebagai sumpah yang tidak mengejutkan kepada rakyat AS. Tujuannya, menurut para ahli, untuk menunjukkan sikap tegas mereka terhadap China, yang hubungannya dengan Amerika digambarkan oleh Blinken sebagai 'ujian geopolitik terbesar abad ke-21'.

Selain delapan prioritas teratas termasuk demokrasi, imigran, epidemi, krisis ekonomi, Blinken juga mengatakan hubungan China-AS akan 'kompetitif ketika seharusnya, kolaboratif ketika bisa, dan bermusuhan ketika harus', sebuah  janji yang konsisten diucapkan sejak Biden memenangkan pemilihan presiden AS.


Berfokus pada persaingan daripada konfrontasi atau kerja sama, Blinken mengatakan bahwa China adalah satu-satunya negara yang memiliki kekuatan untuk menantang sistem internasional yang stabil dan terbuka, termasuk aturan, nilai, dan hubungan, yang beroperasi dengan cara yang diinginkan AS.

Liu Weidong, seorang peneliti di Institute of American Studies di Chinese Academy of Social Sciences, mengatakan kepada Global Times pada hari Kamis (4/3), bahwa pidato Blinken lebih merupakan sumpah untuk menunjukkan kepada publik AS bahwa pemerintahan Biden tidak akan berkompromi dengan China seperti sebelumnya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan akan melakukannya.

Sementara, ahli studi AS di Renmin University of China Diao Daming, mengatakan bahwa, "Pilihan Blinken tentang retorika 'kompetitif' adalah pandangan pragmatis tentang kekuatan AS yang menurun, merasa bahwa mereka harus memainkannya dengan stabil dan membuat diri mereka lebih kuat. Karena masa lalu telah menunjukkan bahwa dengan cara konfrontasi, orang Amerika tidak dapat mencapai tujuan mereka."

"Pidato Blinken banyak pada ideologi dan nilai-nilai. Tapi itu tidak berarti kedua negara menuju konfrontasi, yang bergantung pada struktur diplomasi AS secara keseluruhan," kata Diao.

Dalam pidato kebijakan luar negeri pertama di bulan Februari lalu, Biden mengemukakan 'kebijakan luar negeri untuk kelas menengah', yang mirip dengan isi inti pidato Blinken.

"Di mana pun aturan keamanan internasional dan ekonomi global ditulis, Amerika akan berada di sana, dan kepentingan rakyat Amerika akan menjadi yang terdepan," kata Blinken dalam pidatonya.

"Ini menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri AS adalah untuk memperkuat dirinya sendiri, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, imigrasi, epidemi atau nilai-nilai," kata Diao.

"Jika melayani Amerika benar-benar menjadi prioritas utama pemerintahan Biden, itu berarti AS tidak mungkin memiliki investasi yang signifikan di bidang keamanan dan tidak akan memilih konfrontasi, karena biayanya tidak dapat dikendalikan," ujarnya.

Jika terjadi konfrontasi lain antara kedua negara, para ahli mengatakan ekonomi dan perdagangan akan menjadi area pertama yang menanggung beban terberat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya