Menteri Luar Negeri Dominic Raab/Net
Inggris lagi-lagi membuat kesal China dengan pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri Dominic Raab yang kembali dianggap mencampuri urusan dalam negeri Beijing lewat komentarnya soal penuntutan 47 aktivis Hong Kong.
Raab mengatakan, bahwa dakwaan terbaru itu menunjukkan bagaimana undang-undang tersebut digunakan untuk 'menghilangkan perbedaan pendapat politik'.
"Undang-undang Keamanan Nasional melanggar Deklarasi Bersama, dan penggunaannya dengan cara ini bertentangan dengan janji yang dibuat oleh pemerintah China, dan hanya dapat semakin merusak kepercayaan bahwa undang-undang itu akan menepati masalah sensitif seperti itu," ujarnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan
BBC.
Tak terima dengan pernyataan tersebut, Kedutaan Besar China di Inggris pada Senin (1/3) menyatakan keprihatinan yang besar dan penentangan keras terhadap pernyataan yang menurut mereka salah itu.
"Pernyataan pihak Inggris membingungkan benar dan salah, dan mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan peradilan China. Pihak China mengungkapkan keprihatinannya yang besar dan oposisi yang kuat," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
Xinhua, Selasa (2/3).
Dia mengatakan, keputusan baru-baru ini untuk mendakwa 47 aktivis yang dilakukan oleh otoritas kehakiman Hong Kong, sejalan dengan hukum dan tidak ada distorsi atau mendiskreditkan.
"China menjunjung supremasi hukum. Hong Kong adalah masyarakat di bawah aturan hukum di mana tidak ada seorang pun di atas hukum," katanya.
Jubir kedubes China itu juga mencatat bahwa 47 orang yang ditangkap itu berperan mengatur, merencanakan, dan mengambil bagian dalam acara tahun lalu, yang disebut plot 'pemilihan utama 35+' dan 'kehancuran bersama' yang bertujuan melumpuhkan pemerintah Daerah Administratif Khusus (SAR) Hong Kong dan mendorong kota itu ke jurang kekacauan.
"Otoritas terkait di Hong Kong menangkap dan mendakwa orang-orang ini, sesuai dengan hukum, karena dicurigai melanggar hukum keamanan nasional Hong Kong dan subversi kekuasaan negara," kata pernyataan itu.
"Tuduhan bahwa undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong melanggar Deklarasi Bersama Sino-Inggris, bukan masalah," kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa pemerintah China mengatur SAR Hong Kong sesuai dengan Konstitusi China dan Hukum Dasar Hong Kong, bukan Deklarasi Bersama Sino-Inggris.
Urusan Hong Kong, tegas pernyataan itu, adalah murni urusan dalam negeri China dan tidak ada campur tangan eksternal dalam bentuk apa pun.
Pemerintah China tetap teguh dalam tekadnya untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunannya, dan untuk menentang campur tangan eksternal apa pun.
"China mendesak Inggris untuk menghormati fakta dan supremasi hukum, membuang standar ganda dan manipulasi politiknya, melihat Hukum Keamanan Nasional untuk Hong Kong SAR dan penanganan kasus oleh otoritas terkait sesuai dengan hukum dari perspektif yang obyektif dan adil," tegas jubir kedutaan.
"Segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong, berhenti mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan peradilan China, dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," katanya.
Polisi Hong Kong pada Minggu (28/2) menuntut 47 orang aktivis yang ditangkap pada Januari lalu. Mereka dituntut dengan tuduhan 'berkonspirasi untuk menumbangkan kekuasaan negara'.
