Berita

Tes Covid-19/Net

Dunia

Sekretaris Kabinet Minta China Hentikan Usap Anal Untuk Warga Jepang

SELASA, 02 MARET 2021 | 11:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah meminta China untuk menghentikan metode tes anal untuk pengujian Covid-19 kepada warganya karena telah memicu tekanan psikologis di antara mereka.

Permintaan tersebut Tokyo sampaikan melalui Kedutaan Besar Jepang di Beijing dan diungkap oleh Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato dalam konferensi pers pada Senin (1/3), seperti dimuat ANI News.

Kato menyampaikan keprihatinan Jepang atas kebijakan China yang menggunakan metode tes tersebut. Lantaran sebelumnya beberapa karyawan Jepang di Beijing mengeluhkan tes usap anal yang dianggap mereka sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan martabat.


Lebih lanjut, Kato mengatakan pemerintah Jepang akan terus mendesak China untuk membebaskan warganya dari metode tes semacam itu. Tes itu kerap digunakan pemerintah China untuk mereka yang dikarantina atau memasuki  China.

Selain Jepang, Amerika Serikat (AS) juga telah memprotes China setelah mengetahui beberapa pejabat diplomatiknya juga diminta untuk menggunakan tes usap anal.

"Departemen Luar Negeri tidak pernah menyetujui pengujian semacam ini dan memprotes secara langsung kepada (Kementerian Luar Negeri China) ketika kami mengetahui bahwa beberapa staf menjadi sasarannya," kata seorang jurubicara departemen luar negeri AS.

Menanggapi berbagai kritik atas penggunaan tes usap anal, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan Beijing telah menyesuaikan langkah-langkah anti-epidemi secara ilmiah sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya