Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Laporan Pelanggaran HAM AS Bukti Pembalasan China Atas Apa Yang Dilakukan Washington

SELASA, 02 MARET 2021 | 07:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengamat di China bereaksi positif pada Laporan Pelanggaran HAM AS yang akan segera dirilis China. Pelanggaran hak asasi manusia di AS adalah sesuatu yang serius yang harus menjadi perhatian AS, alih-alih melemparkan isu terkait Xinjiang kepada C‌hina.

Wakil direktur Pangkalan Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia Nasional Universitas Ilmu Politik dan Hukum Southwest, Zhu Ying, mengatakan bahwa laporan tahun 2020 mengungkapkan titik balik dari sistem demokrasi AS, berdasarkan poin-poin penting dari laporan itu.

"Sorotan utama dari laporan tahun 2020 adalah mengungkapkan tren penurunan hak asasi manusia AS yang tak terhindarkan," kata Zhu, seperti dikutip dari Global Time.


Peneliti di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, Lu Xiang, mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di AS bisa dilihat dari peristiwa baru-baru ini yaitu penanganan pandemi yang tidak efektif.

"Penanganan pandemi Covid-19 yang buruk di AS menyebabkan lebih dari 500.000 kematian, jauh lebih besar daripada negara lain di seluruh dunia. Tragedi semacam ini terjadi di negara seperti AS, kekuatan super dengan teknologi medis paling maju di dunia," katanya. Menambahkan sederet pelanggaran HAM AS lainnya seperti  krisis listrik Texas, kematian George Floyd, dankematian Covid-19.

"Sementara negaranya melakukan banyak pelanggaran, AS justru melontarkan banyak kritik terhadap China, seperti klaim konyol 'genosida' di Xinjiang, sama sekali tidak berdasar," kata Lu.

Lu mengatakan, laporan China akan menjadi pembalasan tersendiri atas apa yang dilakukan AS dan politisi Barat lainnya.  

Kantor Informasi Dewan Negara dalam waktu dekat akan menerbitkan dokumen pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Amerika Serikat sepanjang 2020.

Laporan berjudul 'The Report on Human Rights Violations in the United States in 2020' berisi 15.000 karakter Tionghoa, dan akan mengungkapkan kegagalan upaya anti-epidemi Washington dalam setahun terakhir yang telah memperburuk perpecahan sosial, kekacauan politik, dan diskriminasi rasial.

"AS, rumah bagi kurang dari 5 persen populasi dunia, menyumbang lebih dari seperempat kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di dunia dan hampir seperlima dari kematian global akibat penyakit tersebut," kata laporan itu.

Pandemi telah menyebabkan pengangguran massal, menurut laporan itu, menyebut kelompok rentan sebagai 'korban terbesar' dari tanggapan Covid-19 pemerintah AS yang tidak kompeten.

Sorotan lain dari laporan tersebut adalah pemilihan presiden AS pada tahun 2020, di mana politik yang tercemar uang mengubah pemilihan menjadi ajang 'one man show' dari kelas kaya, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi Amerika turun ke level terendah dalam 20 tahun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya