Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Gus Umar: Gimana Orang Berani Kritik Kalau Akhirnya Buzzer Lapor Ke Polisi

SELASA, 09 FEBRUARI 2021 | 14:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat Indonesia lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kinerja-kinerja pemerintah, dinilai bertolak belakang dengan apa yang terjadi selama ini.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadar Hasibuan menilai ajakan yang disampaikan dalam acara Ombudsman RI itu tidak akan efektif selama Jokowi belum membubarkan para buzzer atau pendengung pembela Istana.

Pasalnya, kehadiran buzzer merusak iklim demokrasi dalam menyatakan pendapat. Sebab selain kritik dikaburkan, para buzzer juga kerap melaporkan mereka yang kritis ke polisi.


“Tertibkan dulu buzzernya Pak Jokowi baru bicara pemerintah butuh kritik. Gimana orang mau berani kritik anda jk pd akhirnya buzzer lapor ke polisi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Umar ini lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (9/2).

Jika belum ditertibkan, maka mereka yang melancarkan kritik akan dicari-cari kesalahannya dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh para buzzer. Sementara posisi Jokowi hanya diam dengan alasan tidak mau intervensi hukum.

“Kalau begini siapa yang berani kritik anda pak?” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya