Berita

Komika Pandji Pragiwaksono/Net

Politik

Pakar Hukum: Pandji Ngomong Tanpa Data dan Fakta, Muhammadiyah dan NU Jelas Merakyat

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan kontroversial komika Pandji Pragiwaksono yang menyebut ormas islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terlalu elitis dan masyarakat kalangan bawah lebih banyak simpati terhadap Front Pembela Islam (FPI) sangat tidak tepat.

Begitu kata disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (22/1).

"Muhammadiyah dan NU organisasi yang terbuka dan merakyat. Sehingga tidak tepat disebut elitis," kata Suparji.


"Pernyataan tersebut bersifat spekulatif tanpa berbasis data dan fakta. Apa yang dikategorikan elitis (oleh Pandji) tidak jelas," imbuhnya menegaskan.

Supardji menambahkan, jika elitis yang dimaksud Pandji dikategorikan karena terbatas kalangan tertentu atau hanya mengurusi masalah-masalah yang elit semata, itu pun jelas-jelas keliru dan tidak proporsional.

"Karena Muhammadiyah dan NU anggotanya meliputi semua lapisan masyarakat. Selain itu, yang diurus juga kepentingan rakyat. Misal pendidikan, kesehatan, dakwah, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Supardji menegaskan bahwa ketika masyarakat kalangan bawah menjadi anggota FPI bukan karena Muhamdiyah dan NU bersifat elitis, namun karena masyarakat tersebut memang cenderung berpola pikir dan bertindak seirama dengan FPI.

"Yang jadi anggota FPI bukan karena Muhammadiyah dan NU elitis, tapi karena mereka memiliki pola pikir dan pola tindak yang sama dengan FPI," pungkasnya.
 
Dalam perbincangannya dengan sesama komika yang pernah diunggah di akun YouTube miliknya, Pandji Pragiwaksono menilai bahwa FPI semakin disukai masyarakat kalangan bawah karena Muhammadiyah dan NU terlalu elitis.

Pandji mengutip pernyataan yang pernah disampaikan sosiolog, Thamrin Amal Tomagola yang menyebut ada banyak simpatisan FPI di kalangan bawah karena ormas yang sudah dinyatakan bubar itu selalu ada ketika masyarakat kalangan bawah meminta bantuan.

“Ini gue dengar dari Pak Thamrin Tomagola, dulu tahun 2012, kalau misalnya ada anak mau masuk di sebuah sekolah, kemudian nggak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya datangi FPI minta surat. Dibikinin surat ke FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk, terlepas dari isi surat itu menakutkan atau tidak, tapi nolong warga gitu,” ujar Pandji.

“Kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulama FPI kebuka untuk warga, jadi orang kalau mau datang bisa. Nah, yang NU dan Muhammadiyah yang terlalu tinggi dan elitis, warga tuh ngga ke situ, warga justru ke FPI. Makanya mereka pada pro FPI, karena FPI ada ketika mereka butuhkan,” sambungnya. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya