Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan bahwa pemerintah mengundurkan diri di tengah skandal tunjangan anak/The Guardian
Pergolakan politik masih mewarnai panggung utama politik dunia di awal tahun 2021 ini, di samping isu pandemi serta vaksin Covid-19.
Kabar terbaru yang membuat geger publik dunia datang dari Belanda jelang akhir pekan ini.
Pada Jumat (15/1), pemerintah Belanda mengumumkan untuk mengundurkan diri. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya skandal tunjangan anak di mana otoritas pajak menemukan bahwa ada lebih dari 20 ribu keluarga yang diduga melakukan penipuan untuk mendapatkan tunjangan anak tersebut.
Pemerintah Belanda telah meminta maaf atas skandal tersebut dan menyisihkan dana sekitar 500 juta euro untuk para orang tua yang terkena dampak.
Selain itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengundurkan diri. Langkah itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Mark Rutte jelang akhir pekan ini.
Namun ada spekulasi yang berkembang bahwa pengunduran diri ini hanya simbolis semata. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai hal tersebut, berikut empat hal penting yang perlu dipahami.
1. Pemerintah akui kesalahan Dalam pengumumannya kepada publik, Rutte mengakui bahwa ada kesalahan pemerintah atas skandal tersebut.
"Pemerintah tidak memenuhi standar dalam seluruh urusan ini," kata Rutte dalam pengumuman yang disampaikan melalui televisi itu, seperti dikabarkan
The Guardian.
“Kesalahan dibuat di setiap tingkatan, akibatnya terjadi ketidakadilan yang mengerikan terhadap ribuan orang tua," sambungnya.
Secara tegas, Rutte mengatakan kepada publik bahwa tanggung jawab politik atas skandal itu terletak pada kabinet saat ini. Oleh karena itulah, mereka memutuskan secara kolektif bahwa tidak ada pilihan selain mengundurkan diri.
“Hal-hal tidak akan pernah bisa dibiarkan menjadi sangat salah lagi,†ujar Rutte.
Sementara itu, mengutip
Euronews, Rutte mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Raja Belanda Willem-Alexander tentang keputusannya itu dan berjanji bahwa pemerintahnya akan terus bekerja untuk memberi kompensasi kepada orang tua yang terkena dampak secepat mungkin dan untuk memerangi virus corona.
"Kami sependapat bahwa jika seluruh sistem gagal, kita semua harus bertanggung jawab, dan itu mengarah pada kesimpulan bahwa saya baru saja menawarkan kepada raja, pengunduran diri seluruh Kabinet," kata Rutte.
2. Pemerintahan akan diganti pada Maret Pengunduran diri pemerintah Belanda ini dilakukan kurang dari sebulan sebelum parlemen akan bubar menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 17 Maret mendatang.
Meski mengundurkan diri, namun pemerintahan Rutte akan tetap menjabat dalam kapasitas sebagai pengurus alias
caretaker sampai koalisi baru terbentuk setelah pemungutan suara itu.
Dengan demikian, pengunduran diri tersebut akan mengakhiri satu dekade masa jabatan untuk Rutte.
3. Rutte mungkin akan memimpin kembali Meski begitu, diperkirakan bawa partai Rutte akan memenangkan pemilihan Maret mendatang. Pasalnya, mengutip
The Guardian, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi di mana Rutte bernaung diperkirakan kuat akan memenangkan masa jabatan keempat dalam pemilihan Maret mendatang.
Partai Rutte unggul dibanding pesaing terkuatnya, Partai Kanan-Tengah yang hanya mengantongi suara di bawah 30 persen, merujuk pada jajak pendapat terbaru.
Jika demikian, kondisi tersebut akan mungkin menempatkan Rutte kembali di baris pertama untuk memulai pembicaraan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
“Ini tidak akan berdampak besar pada pemungutan suara partai yang mengatur,†kata peneliti dari thinktank Clingandael Rem Korteweg.
“Menteri yang bertanggung jawab atas skema tunjangan anak sekarang menentang dan telah mengundurkan diri. Pegawai negeri sipil disalahkan atas kantor pajak predator. Pemerintah mengambil 'tanggung jawab politik' tetapi dengan sedikit 'biaya politik', †sambungnya.
Jika dia berhasil membentuk koalisi baru, kemungkinan besar Rutte akan kembali menjadi perdana menteri.
Euronews bahkan menulis bahwa pengunduran diri ini nampak sebagai simbolis.
4. Negara ketiga di Eropa yang terdampak politik di tengah pandemi Kondisi ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh Belanda. Dua negara lainnya di Eropa telah lebih dulu terjebak dalam ketidakpastian politik minggu ini di tengah krisis pandemi Covid-19.
Sebelumnya, pemerintah Italia jatuh ke dalam krisis setelah mitra koalisi junior berhenti. Selain itu, Perdana Menteri Estonia Juri Ratas juga mengundurkan diri di tengah tuduhan korupsi di tengah pandemi Covid-19.
