Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tak Hanya Profesional, Calon Kapolri Juga Harus Ikuti Tren Kejahatan

MINGGU, 10 JANUARI 2021 | 02:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Siapa sosok yang akan menggantikan peran Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) belum bisa dipastikan.

Ada 5 Jenderal bintang tiga yang nama-namanya telah diserahkan Kompolnas kepada Presiden Joko Widodo. Bola pun kini berada di tangan Jokowi untuk mendapatkan sosok Kapolri yang akan mengemban sejumlah tugas berat.

Di luar nama-nama yang sudah diajukan Kompolnas, publik pun berharap Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis nanti punya kapabilitas yang lebih canggih dalam menyikapi perkembangan kejahatan yang muncul saat ini.


"Tentu saja harus profesional, pun mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, dan memahami hukum serta regulasi," ucap pengamat intelijen, keamanan, dan pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati, melalui keterangannya, Sabtu (9/1).

Sebab, menurut Nuning Kertopati, kejahatan dan gangguan keamanan saat ini telah semakin canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. Sehingga calon Kapolri nanti harus mampu mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

Selain itu, Nuning juga punya sejumlah syarat lain agar sosok Kapolri pengganti Idham Azis nanti adalah sosok yang ideal di posisinya.

Syarat pertama, calon Kapolri tidak berpolitik. Tapi dia harus paham perkembangan politik.

Berikutnya, lanjut Nuning, calon Kapolri harus sosok yang cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok kanan maupun kiri yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.

"Yang utama, memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan atau kriminalitas," papar Nuning.

"Dan memiliki pengetahuan cukup mekanisme dan strategi penanggulangannya sehingga mampu hadapi ancaman faktual dan potensial," sambungnya.

Kemudian, calon Kapolri juga harus punya kemampuan komunikasi dengan bahasa-bahasa internasional. Hal ini tak lepas dari prioritas yang harus dilakukan kepolisian menyikapi makin maraknya kejahatan siber di tanah air.

"Saat ini, peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," tegas Nuning.

Terakhir, Nuning juga berharap seluruh anggota Polri memiliki pengetahuan baik terhadap sosial budaya setempat. Bahkan Nungung menyarakan mereka memiliki pengetahuan sosiologi yang cukup yang nantinya bisa menunjang semua tugas yang dijalani.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya