Berita

Ilustrasi para cakades di Lebong mengambil nomor urut saat Pilkades 2018/RMOLBengkulu

Politik

Cuma Dapat Anggaran Rp 400 Juta, 17 Desa Di Lebong Terancam Batal Gelar Pilkades

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021 di 17 desa di Kabupaten Lebong, Bengkulu, terancam batal. Penyebabnya, anggaran yang disetujui jauh dari yang dibutuhkan.

"Kita ajukan awalnya Rp 1 miliar lebih, tapi yang disetujui hanya 400 juta. Jika anggarannya segitu, pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (Kadis PMDS) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, Kamis (7/1).

Dia menjelaskan, penambahan anggaran itu bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan pelaksanaan Pilkades pada 2018 lalu di mana anggaran yang dialokasikan untuk Pilkades 13 desa sebesar Rp 700 juta.


"Dulu waktu pelaksanaan Pilkades 2018 untuk 13 desa saja, anggarannya Rp 700 juta. Nah, kalau tahun ini ada 17 desa yang menggelar Pilkades tapi anggarannya Rp 400 juta, apakah itu cukup?" tanya Reko, dikutip Kantor Berita RMOLBengkulu.

Reko menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades  mulai dari Bimtek, pengadaan kotak suara, kertas suara, dan anggaran pengamanan.

"Minimal anggaran yang dialokasikan Rp 1 miliar lebih. Secara lisan sudah kami sampaikan dan akan diakomodir oleh Pak Sekda. Tapi, kita lihat setelah DPA dicetak. Karena saat ini masih dilakukan evaluasi,” demikian Reko.

Desa-desa di Kabupaten Lebong yang akan melaksanakan Pilkades serentak 2021 di antaranya Desa Talang Ratau, Talang Baru, Turan Tiging, Kota Donok, Talang Leak II, Semelako II, Tanjung Bunga I, Sukau Kayo, Ladang Palembang, Kampung Dalam, Nangai Amen, Sukau Margo, Embong, Ketenong I, Tambang Sawah, Air Kopras, dan Talang Baru I.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya