Berita

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

MPR RI: Rakyat Harus Berani Lapor Jika BLT Disunat

SELASA, 05 JANUARI 2021 | 00:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) diharapkan untuk berani melaporkan jika nilai bansos tidak sesuai dengan yang diberikan pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid (HNW), program bansos pemerintah harus betul-betul dikawal dengan baik, benar, dan serius agar kasus korupsi bansos di tahun 2020 tak kembali terulang.

"Tentu ini adalah sebuah kerja besar dan sekaligus juga niat tulus yang mulia," ujar HNW seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam wawancara salah satu stasiun TV swasta, Senin malam (4/1).


Selain keseriusan pemerintah dalam mengawal, kata HNW, peran masyarakat penerima BLT juga harus turut berperan.

"Bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan perlindungan sosial agar punya keberanian untuk menyampaikan bila terjadi pemotongan apa pun bentuknya agar itu disampaikan," jelas HNW.

Sebab bila rakyat diam saja ketika terjadi pemotongan, maka tugas dan harapan Presiden Joko Widodo tidak terlaksana.

"Kalau rakyat diam, berarti tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana dan apa yang menjadi pesan Presiden juga tidak terlaksana," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya