Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Merasa Tidak Dihargai, Puluhan Pengurus Desa Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPD Golkar Pangandaran

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, puluhan Pengurus Desa (PD) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran ramai-ramai tandatangani petisi.

Mereka mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua DPD Golkar Kabupaten Pangandaran, Muhammad Taufik Martin.

Salah seorang Ketua PD DPD Golkar Kabupaten Pangandaran, Suratman, mengaku sudah mengumpulkan 50 tandatangan Ketua PD se-Kabupaten Pangandaran dan bahkan sudah bersurat ke DPD Golkar Jawa Barat.


Menurutnya, para Ketua PD merasa merasa tidak dihargai oleh Ketua DPD. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para Ketua PD mengajukan mosi tidak percaya.

“Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kami pada masa jabatan Ketua DPD Golkar Pangandaran yang sekarang. Salah satunya masalah administrasi,” kata Suratman, Sabtu (2/1), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dalam urusan administrasi, lanjut Suratman, DPD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan bagi para PD. Sehingga, para pengurus di desa menjalankan roda organisasi hanya melalui mandatori lisan saja.

“Kami juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis partai. Bahkan selama Pak Taufiq menjabat Ketua DPD, kami hanya ngumpul saat mau Pilkada kemarin saja. Kok organisasi musiman gini?” paparnya.

Lebih lanjut, Suratman juga menyinggung persoalan Pemilihan Legislatif pada 2019 karena calon dari Golkar di Pangandaran tidak memenuhi kuota yang telah disediakan di tiap daerah pemilihan.

“Ini jelas memalukan. Golkar seperti tidak punya kader atau simpatisan. Padahal kan kalau hanya untuk memenuhi kuota caleg saja Golkar punya militansi tinggi dan mampu untuk hal ini,” jelas Suratman.

Kegagalan Ketua DPD Golkar Pangandaran saat ini, imbuh Suratman, juga dirasakan pada saat pelaksanaan Pilkada Pangandaran kemarin. Arogansi ketua, dirasa sangat tinggi sehingga mengakibatkan timbulnya faksi-faksi dan perpecahan di tubuh partai.

“Kemarin saat Pilkada kan banyak sekali kader yang malah nyebrang mendukung calon lain. Padahal Golkar punya calon sendiri. Ya ini dasarnya kenapa kami menyebut terkesan arogan bahkan otoriter,“ tegasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya