Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana/Ist
Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, membenarkan partainya mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik pada pembahasan rencana APBD 2021.
Menurut dia, usulan dana Banpol tersebut sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Coruption Watch (ICW).
"Pendanaan parpol harus dapat didukung publik untuk mengurangi korupsi," kata Michael melalui pesan singkatnya, Sabtu (26/12), dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan politik tahun depan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, anggota Fraksi PSI DKI, William Aditya Sarana, mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.
"Pertama untuk Kesbangpol mungkin karena sudah disampaikan ke saya Pak. Mungkin saya harus sampaikan ke sini. Apakah mungkin dana Banpol (bantuan parpol) dinaikkan Pak," kata William dalam rekaman suara.
Rekaman suara yang beredar itu diketahui saat William mengikuti pembahasan anggaran APBD DKI tahun 2021 pada 21 November lalu.
Menurut Michael, rekaman yang beredar tidak utuh. Sebab rekaman suara tersebut dipotong-potong sehingga yang beredar tidak sesuai konteks yang disampaikan partainya.
"Itu kenapa PSI selalu menekankan pentingnya rapat-rapat anggaran dibuka semua, rekaman dibuka semua biar terang benderang semua yang dibahas. Termasuk rincian detail anggaran, supaya publik tahu betul uang rakyat dipakai untuk apa," jelas Michael.
Ia menuturkan, tujuan dari kenaikan banpol oleh PSI adalah agar parpol tidak lagi memotong gaji legislator. Pemotongan gaji oleh partai, menurut dia, berpotensi mendorong anggota dewan korupsi.
"Dalam banyak kasus pejabat publik dari partai politik seperti dibebani tugas mencari pendanaan partai dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Itu kenapa pemerintah harus punya andil dalam memastikan partai politik memiliki keuangan yang bertanggung jawab. Konteksnya itu," kata Michael.
Dalam rekaman yang beredar William menjelaskan bahwa anggaran Banpol DKI tahun ini Rp 5 ribu per suara. Ia mengusulkan anggaran tersebut dinaikkan lagi hingga Rp 20 ribu per suara pada tahun depan.
"Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara. Sehingga kita maunya Rp 7 ribu, Rp 20 ribu. Kami mau setinggi-tingginya sehingga bisa memenuhi operasional partai," ujar William.
Lalu William melanjutkan, "Tapi kami yang realistis saja. Bisa tidak dinaikkan untuk 2021? Itu pimpinan yang kami ingin sampaikan terima kasih."
