Berita

Faisal Basri/Net

Nusantara

Apresiasi Keputusan Berharga Jokowi, Tapi Faisal Basri Pertanyakan Perburuan Rente Dan Eksploitasi SDA Di Sulawesi

SABTU, 19 DESEMBER 2020 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri kembali berkomentar tentang keputusan atau kebijakan Presiden Joko Widodo.

Meski tidak secara ekspilist menyebut bentuk keputusan Jokowi, Faisal mengatakan itu sebagai bentuk kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah membuat keputusan berdasarkan 'suara' science dan maslahat terbesar untuk Bangsa," ujar Faisal dalam akun Twitternya, @FaisalBasri, yang diposting Rabu (16/12).


Kendati begitu, Faisal menilai apa yang diputuskan Jokowi baru-baru ini memiliki nilai yang berharga untuk dirinya sendiri (value creation/menciptakan nilai).

Justru, hal lainnya yang bersifat mengekstraksi nilai (value extraction), seperti perburuan rente belum diambil keputusanya oleh Jokowi.

"Bapak telah memilih value creation, bukan value extraction alias perburuan rente," cuit Faisal.

Oleh karena itu, Faisal meminta Jokowi untuk menyelesaikan perburuan rente yang masih terjadi di Tanah Air.

Dalam konteks ini, dia menyebutkan satu contoh riil dari perburuan rente di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di dua provinsi di Kepulauan Sulawesi.

"Bapak Presiden, jika boleh titip satu lagi, tertibkan segera praktik value extraction kasat mata yang rugikan negara puluhan bahkan bisa ratusan triliun," tuturnya.

"Yaitu, pengurasan kekyaan alam tak terperikan dari usaha smelter nikel di Sultra (Sulawesi Tenggara) dan Sulteng (Sulawesi Tengah). Pengusaha asing menguras sampai kerak-keraknya," demikian Faisal Basri.

Cuitan Faisal Basri ini, berdasarkan tanggal diposting, bertepatan dengan waktu Presiden Joko Widodo melakukan jumpa pers untuk mengumumkan keputusannya menggratiskan vaksin Covid-19.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya