Berita

Faisal Basri/Net

Nusantara

Apresiasi Keputusan Berharga Jokowi, Tapi Faisal Basri Pertanyakan Perburuan Rente Dan Eksploitasi SDA Di Sulawesi

SABTU, 19 DESEMBER 2020 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri kembali berkomentar tentang keputusan atau kebijakan Presiden Joko Widodo.

Meski tidak secara ekspilist menyebut bentuk keputusan Jokowi, Faisal mengatakan itu sebagai bentuk kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah membuat keputusan berdasarkan 'suara' science dan maslahat terbesar untuk Bangsa," ujar Faisal dalam akun Twitternya, @FaisalBasri, yang diposting Rabu (16/12).


Kendati begitu, Faisal menilai apa yang diputuskan Jokowi baru-baru ini memiliki nilai yang berharga untuk dirinya sendiri (value creation/menciptakan nilai).

Justru, hal lainnya yang bersifat mengekstraksi nilai (value extraction), seperti perburuan rente belum diambil keputusanya oleh Jokowi.

"Bapak telah memilih value creation, bukan value extraction alias perburuan rente," cuit Faisal.

Oleh karena itu, Faisal meminta Jokowi untuk menyelesaikan perburuan rente yang masih terjadi di Tanah Air.

Dalam konteks ini, dia menyebutkan satu contoh riil dari perburuan rente di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di dua provinsi di Kepulauan Sulawesi.

"Bapak Presiden, jika boleh titip satu lagi, tertibkan segera praktik value extraction kasat mata yang rugikan negara puluhan bahkan bisa ratusan triliun," tuturnya.

"Yaitu, pengurasan kekyaan alam tak terperikan dari usaha smelter nikel di Sultra (Sulawesi Tenggara) dan Sulteng (Sulawesi Tengah). Pengusaha asing menguras sampai kerak-keraknya," demikian Faisal Basri.

Cuitan Faisal Basri ini, berdasarkan tanggal diposting, bertepatan dengan waktu Presiden Joko Widodo melakukan jumpa pers untuk mengumumkan keputusannya menggratiskan vaksin Covid-19.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya