Berita

Menteri Pendidikan Afghanistan Rangina Hamidi/Net

Dunia

Berencana Pindahkan Proses Belajar Murid SD Ke Masjid, Menteri Pendidikan Afghanistan Kena Semprot Parlemen

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 11:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana kontroversial Menteri Pendidikan Afghanistan Rangina Hamidi untuk memindahkan proses belajar  kelas satu sampai tiga sekolah dasar ke masjid mendapat tentangan keras dari sejumlah anggota parlemen.

Hamidi mengumumkan proposal tersebut pada pekan lalu, mengatakan bahwa mengajar anak-anak dari kelas satu hingga tiga di masjid akan memperkuat identitas Islam para siswa  dan membawa sekolah-sekolah agama, atau madrasah Afghanistan ke dalam arus utama.

Namun, banyak anggota parlemen yang marah terhadap rencana tersebut, menggambarkannya sebagai lelucon dan sama sekali tidak logis.


“Ini bertentangan dengan semua realitas masyarakat. Ini benar-benar keputusan yang salah. Kita tidak dapat menggunakan masjid sebagai sekolah dan sekolah untuk pendidikan normal sebagai masjid,” kata anggota parlemen Arif Rahmani seperti dikutip dari Arab News, Jumatan (11/12).

Meski mendapat gelombang kritik, juru bicara Kementerian Pendidikan Najiba Aryan mengatakan rencana itu tetap akan dilaksanakan tahun depan untuk membantu anak-anak di desa terpencil di mana mereka memiliki akses sekolah yang terbatas.

“Ini untuk membantu anak-anak yang tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai sekolah. Kurikulum sekolah resmi, semua mata pelajaran, akan diberlakukan untuk anak-anak yang akan belajar di masjid,” katanya.

“Para guru resmi Kementerian Pendidikan akan mengajar anak-anak ini, dan mereka akan terdaftar dan bisa bersekolah di sekolah biasa untuk kelas empat,” lanjut Aryan.

Afghanistan saat ini memiliki lebih dari 18.500 sekolah untuk sekitar 8 juta siswa.

Dr. Abdullah Abdullah, yang memimpin Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional juga mengutuk rencana tersebut.

“Keputusan ini salah karena berbagai alasan. Kami tidak membantu madrasah mencapai level itu,” katanya.

Perkembangan tersebut merupakan kemunduran lain bagi menteri pendidikan, lulusan AS, yang lebih dari seminggu lalu dikritik oleh anggota parlemen karena kurangnya kefasihannya dalam dua bahasa utama negara itu, Dari dan Pashto. Anggota parlemen memintanya untuk meninggalkan jabatannya dan mendesak Presiden AshrafGhani untuk mencalonkan kandidat lain.

Setelah Hamidi mengumumkan rencananya, analis politik Afghanistan terkemuka Malik Stez menulis dalam sebuah posting media sosial bahwa alih-alih anak-anak dikirim ke madrasah, menterinyalah yang harus dikirim kembali ke sekolah sehingga dia belajar membaca dan menulis.

Namun, kritikus lain percaya langkah itu adalah bagian dari upaya pemerintahan Ghani untuk menopang kredensial Islamnya di tengah pembicaraan damai yang goyah dengan Taliban.

“Pemerintah seolah ingin menunjukkan bahwa 'kami mencintai Islam, kami menghormati Islam dan melakukan semua yang kami bisa untuk itu,’” kata analis Wahidullah Ghazikhail.

“Ia ingin mengalihkan perhatian dari proses perdamaian dan kekurangan lainnya,” lanjutnya.

Ghazikhail menggambarkan rencana menteri pendidikan sebagai "tidak praktis, tidak realistis, dan tidak logis".

“Masjid hanya memiliki satu ruangan, tidak ada papan tulis dan sumber daya lainnya seperti sekolah biasa,” katanya.

Sementara, mantan penasihat Ghani Abdul Sattar Saadat mengatakan kepada Arab News bahwa dorongan untuk mengajar anak-anak di masjid ditujukan untuk mendamaikan masjid dengan sekolah, tetapi menimbulkan keraguan atas kelayakan rencana tersebut.

“Ini langkah yang bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan secara logistik. Para penceramah hanya akan mengizinkan diskusi terkait Islam berlangsung di masjid, bukan studi lain,” katanya.

“Sebagian besar masjid di pedesaan dan daerah terpencil berada di bawah kendali Taliban, dan karena legitimasi pemerintah dan kesalehan beberapa pemimpinnya sudah dipertanyakan, banyak yang akan meragukan hal ini juga,” jelas Sattar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya