Berita

Kim Jong Il/Net

Dunia

Kim Jong Il Dan Politik Independen Melawan Imperialisme

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Akhir abad ke-20 dianggap sebagai berakhirnya sosialisme di dunia, di mana banyak negara yang menganut ideologi itu perlahan memutar arah.

Tetapi pada saat yang sama, Kim Jong Il (16 Februari 1942 - 17 Desember 2011) menjadikan masa itu sebagai momentum untuk memperkuat gagasan Juche yang telah dibuat leh Kim Il Sung.

Alih-alih, Kim Jong Il mempublikasikan berbagai karyanya, seperti The Historical Lesson in Building Socialism and the General Line of Our Party (January 1992), Abuses of Socialism Are Intolerable (March 1993) and Socialism Is a Science (November 1994).


Dalam setiap karyanya, ia membuktikan secara ilmiah kemenangan sosialisme dalam perjuangan anti-imperialis. Dia menanamkan kekuatan dan keberanian di negara dan bangsa yang ingin merdeka.

Independensi Kim Jong Il jelas terlihat pada Januari 1968, ketika sebuah kapal mata-mata Amerika Serikat (AS), Pueblo, tertangkap di perairan teritorial Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK).

Pada saat itu, AS mengancam akan mengambil tindakan balasan dan tidak ragu berperang kecuali DPRK mengembalikan awak dan kapal yang ditangkap.

Tetapi Kim Jong Il menegaskan prinsipnya. Dia tidak akan melepaskan mereka kecuali AS mengirimkan surat permintaan maaf. Selain itu, karena kapal itu adalah barang rampasan, maka dia tidak akan mengembalikannya meski mendapatkan surat permintaan maaf.

Insiden serupa pun terjadi pada pesawat mata-mata AS, EC-121, pada April 1969 dan insiden Panmunjom pada Agustus 1976.

Sebagai seorang yang dikenal aktif membangun hubungan dengan negara lain, Kim Jong Il kerap bertemu dengan berbagai tokoh dunia, termasuk kepala negara dari Rusia, China, Vietnam, Laos, Kamboja, hingga Indonesia.

Bukan hanya itu, Kim Jong Il juga tidak sungkan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh dari negara yang bermusuhan dengan DPRK, seperti mantan Presiden AS Bill Clinton, Menteri Luar Negeri AS Albright, hingga Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.

"Setiap orang yang bertemu dengannya, terlepas dari kebangsaan, keyakinan agama, ide atau pandangan politik mereka, bersimpati dengan pandangannya yang berprinsip dan adil tentang kemerdekaan global," begitu keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/12).

Terobosan lainnya yang dilakukan oleh Kim Jong Il adalah politik Songun, seiring dengan munculnya upaya AS membangun dunia unipolar.

Politik Songun diberlakukan oleh Kim Jong Il semata-mata untuk membela perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea, Asia timur laut, dan seluruh dunia.

Songun berarti mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa serta perdamaian dunia dengan bantuan pertahanan diri, kekuatan militer yang tak terkalahkan di tengah kesewenang-wenangan imperialis.

Politik Songun meningkatkan keseluruhan kemampuan pertahanan DPRK, termasuk Tentara Rakyat Korea, ke tingkat kekuatan dunia, dan membuat terobosan dalam tatanan internasional kekuatan imperialis yang dipimpin AS, di mana hukum rimba berlaku.

"Jika DPRK lemah dalam hal kekuatan militer, semenanjung Korea tidak akan mampu menghindari bencana perang yang menimpa Irak dan Afghanistan," begitu pandangan politik Songun.

Seandainya DPRK tidak diubah menjadi negara dengan kemampuan militer yang besar, maka perang akan meletus dan menyebabkan empat bencana besar, yaitu kerugian ekonomi sebesar 20 triliun dolar AS, kehancuran lebih dari 500 kota besar, kematian lebih dari satu miliar orang, hingga desertifikasi global.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya