Hikmahanto Juwana dalam Focus Group Discussion/RMOL
Kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden di Amerika Serikat bulan lalu membawa euforia tersendiri bagi banyak pihak di negeri Paman Sam dan juga di dunia.
Bagi sebagian pihak, kemenangan Biden menjadi semacam harapan untuk perubahan arah kebijakan Amerika Serikat yang semula dikomandoi oleh Donald Trump.
Harapan yang sama barangkali juga muncul di Indonesia, agar ke depan, hubungan kedua negara mengalami perubahan signifikan ke arah yang lebih baik.
Namun, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memperingatkan agar Indonesia tidak menaruh harapan yang terlampau tinggi pada kepemimpinan Biden kelak.
"Yang perlu kita pahami ketika melihat pemerintahan di Amerika Serikat adalah, pengelola pemerintah sebenarnya ada dua elemen penting. Yang pertama adalah politisi dan kedua adalah birokrasi," papar Hikmahanto dalam Focus Group Discussion bertajuk
"Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI Di Era Joe Biden" yang diselenggarakan oleh MPR RI dan Brain Society Center pada Rabu (2/11).
"Di Amerika Serikat, politisi
come and go every four years, atau paling lama delapan tahun. Tentu sebagai politisi mereka akan membawa orang-orang mereka, dan itu sangat bisa dipahami," jelasnya.
Namun di sisi lain, jangan lupa bahwa ada juga elemen birokrasi di pemerintahan Amerika Serikat.
"Para birokrat ini mulai dari awal berkarir dan meneirma tongkat estafet kepemimpinan dari seniornya. Mereka ini tidak keluar masuk seperti politisi dan mereka tetap ada menjalankan roda pemerintahan," jelasnya.
Dengan demikian, sambung Hikmahanto, perlu dipahami bahwa meski terjadi pergantian kepemimpinan, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat memang akan mungkin berubah, namun tidak signifikan.
"Sebagai contoh, ketika Barack Obama maju sebagai calon presiden, dia berjanji untuk menutup Guantanamo Bay. Tapi sampai sekarang, Guantanamo Bay belum juga ditutup. Kenapa bisa demikian? Karena mereka (politisi) harus berjuang di birokrasi," kata Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.
Lain cerita ketika Donald Trump memimpin. Hikmahanto menuturkan bahwa Trump merupakan sosok yang frontal melawan birokrasi, bukan melalui menterinya, tapi seringkali melalui Twitter. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, dia bisa memecat para menteri dan birokratnya melalui Twitter.
"Memahami kebijakan di Amerika Serikat, kita juga perlu memahami bagaimana birokrasi bekerja. Oleh karena itu, saya anggap bahwa dalam konteks perubahan kepemimpian di Amerika Serikat, maka kita tidak akan melihat sesuatu yang beurbah signifikan, terutama bagi Indonesia," tekan Hikmahanto.
