Berita

Ilustralia/Net

Dunia

Australia Tercekik Oleh Pajak Impor China, Partai Buruh Di Canberra Minta Beijing Buka Dialog Atau Akan Lapor WTO

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia bersiap-siap untuk memanggil wasit perdagangan dunia terkait pemberlakuan pajak impor baru yang ditetapkan pemerintah China pada anggur Australia. Besarnya pajak itu dianggap terlalu berlebihan setelah pemberlakuan tarif jelai (gandum) yang tinggi pada Mei lalu.

Sengketa jelai antar negara ini kemungkinan akan berakhir di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia.

“Ini adalah masalah otoritas China untuk menjelaskan apa yang mendorong pemberlakuan ini,” kata Menteri Perdagangan Simon Birmingham, seperti dikutip dari 9News, Senin (30/11).


Pemerintah yakin, akar penyebab bertambahnya daftar larangan impor China bukanlah tentang aturan perdagangan, tetapi tentang daftar ‘keluhan’ dengan Canberra.

Menurut daftar yang disampaikan oleh pejabat kedutaan China kepada 9News baru-baru ini, keluhan China terhadap Australia di antarnya adalah memblokir pemerintah China untuk membeli bisnis negara itu dengan alasan keamanan nasional, melarang raksasa telekomunikasi Huawei dari peluncuran nirkabel generasi berikutnya, mengesahkan undang-undang campur tangan asing, dan menyerukan penyelidikan tentang asal-usul Covid-19.

“Kami melihat China jauh lebih agresif atau tegas dalam hal cara dia terlibat dengan dunia,” kata Birmingham.

Pimpinan Partai Buruh, Jason Clare setuju dengan pendapat tersebut.

“Saya pikir China harus mengangkat telepon. Kita seharusnya tidak mencampurkan perdagangan dan politik,” katanya.

Partai Buruh percaya, bagaimanapun, bahwa pemerintah masih memiliki kekuatan untuk memperbaiki hubungan tersebut.

“Perdana Menteri mengatakan perlu ada diskusi yang jujur antara China dan Australia,” kata Clare, seraya menambahkan, “Saya ingin tahu: tindakan apa yang telah diambil Perdana Menteri untuk melakukan diskusi yang jujur itu?”

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya