Berita

Ilustralia/Net

Dunia

Australia Tercekik Oleh Pajak Impor China, Partai Buruh Di Canberra Minta Beijing Buka Dialog Atau Akan Lapor WTO

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia bersiap-siap untuk memanggil wasit perdagangan dunia terkait pemberlakuan pajak impor baru yang ditetapkan pemerintah China pada anggur Australia. Besarnya pajak itu dianggap terlalu berlebihan setelah pemberlakuan tarif jelai (gandum) yang tinggi pada Mei lalu.

Sengketa jelai antar negara ini kemungkinan akan berakhir di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia.

“Ini adalah masalah otoritas China untuk menjelaskan apa yang mendorong pemberlakuan ini,” kata Menteri Perdagangan Simon Birmingham, seperti dikutip dari 9News, Senin (30/11).


Pemerintah yakin, akar penyebab bertambahnya daftar larangan impor China bukanlah tentang aturan perdagangan, tetapi tentang daftar ‘keluhan’ dengan Canberra.

Menurut daftar yang disampaikan oleh pejabat kedutaan China kepada 9News baru-baru ini, keluhan China terhadap Australia di antarnya adalah memblokir pemerintah China untuk membeli bisnis negara itu dengan alasan keamanan nasional, melarang raksasa telekomunikasi Huawei dari peluncuran nirkabel generasi berikutnya, mengesahkan undang-undang campur tangan asing, dan menyerukan penyelidikan tentang asal-usul Covid-19.

“Kami melihat China jauh lebih agresif atau tegas dalam hal cara dia terlibat dengan dunia,” kata Birmingham.

Pimpinan Partai Buruh, Jason Clare setuju dengan pendapat tersebut.

“Saya pikir China harus mengangkat telepon. Kita seharusnya tidak mencampurkan perdagangan dan politik,” katanya.

Partai Buruh percaya, bagaimanapun, bahwa pemerintah masih memiliki kekuatan untuk memperbaiki hubungan tersebut.

“Perdana Menteri mengatakan perlu ada diskusi yang jujur antara China dan Australia,” kata Clare, seraya menambahkan, “Saya ingin tahu: tindakan apa yang telah diambil Perdana Menteri untuk melakukan diskusi yang jujur itu?”

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya