Non-State Actor Pegang Peran Strategis Dalam Pelaksanaan New Southern Policy

Kebijakan Baru Arah Selatan atau New Southern Policy (NSP) yang diluncurkan oleh Korea Selatan tahun 2017 lalu untuk semakin mempererat hubungan dengan ASEAN dan India merupakan hal yang sangat menarik untuk disoroti.

"Ini adalah kebijakan yang sangat menarik dari Presiden Korea Selatan Moon Jae In yang harus disambut baik," ujar Wakil Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badrus Sholeh dalam sesi diskusi International Webinar bertajuk "ASEAN-Korea Cooperation Upgrade, Focusing on the New Southern Policy" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (26/11).

Dia menilai, Indonesia yang sudah memiliki posisi strategis bagi Korea Selatan, menjadi bisa semakin erat dalam berbagai aspek melalui implementasi NSP.

"Kabijakan ini menekankan pentingnya, bukann hanya keterlibatan negara (state actor), tapi juga non-state actor," jelas Badrus.

"Dalam NSP, banyak aspek yang mendorong agar diplomasinya melibatkan kelompok-kelompok di luar negara," sambungnya.

Keterlibatan banyak pihak , bukan hanya pemerintah tapi juga pemerintah lokal dan masyarakoat dalam NSP sangat strategis dalam konteks pengaruh dan dampaknya.

"Contoh saat Covid-19, kita tidak bisa menafikan bahwa mengatasi Covid hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, namun perlu juga best practice dari local government yang baik," paparnya.

Dia menambahkan, dari Korea Selatan, Indonesia juga sebenarnya bisa mempelajari soal peranan pemerintah lokal yang cukup masif dalam banyak aspek.

"Contohnya saja, di Korea Selatan, ketika jual beli tidak bisa dilakukan secara konvensional, pemerintah lokal di Korea terlibat dalam mengembangkan penjualan online, dan itu saya kira belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia di mana penjualan online sangat didominasi oleh swasta dan tidak banyak keterlibatan pemerintah lokal," tandasnya.