Risau Dengan Masalah Kebebasan Di Aljazair, Parlemen Eropa Mengecam Lewat Resolusi

Isu kebebasan di Aljazair menjadi pembahasan hangat di Eropa. Dalam sesi pleno yang digelar di Brussel pada Kamis (26/11), parlemen Eropa satu suara untuk mengadopsi resolusi mendesak yang intinya adalah mengecam kemerosotan kebebasan di Aljazair.

Ini adalah kali kedua dalam satu tahun, resolusi Parlemen Eropa diadopsi dengan mendesak agar Aljazair menghormati hak asasi manusia dan menegakkan kebebasan di negara tersebut.

Resolusi yang disetujui oleh 669 anggota parlemen Eropa ini mengecam keras penindasan aktivis hak asasi manusia dan wartawan di Aljazair. Resolusi yang sama juga mengecam pengetatan keamanan pada kebebasan di negara tersebut.

Secara spesifik, resolusi baru ini menggarisbawahi bahwa penangkapan politik dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis damai dari Hirak dan serikat buruh, serta wartawan yang telah telah meningkat sejak musim panas 2019. Tindakan semacam itu telah melanggar hak fundamental atas pengadilan yang adil dan proses hukum yang sesuai.

Bukan hanya itu, dalam resolusi yang sama, anggota parlemen Eropa percaya bahwa di Aljazair saat ini tindakan penyensoran, persidangan dan sanksi berat terhadap media independen, yang sering dituduh berkomplot dengan kekuatan asing melawan keamanan nasional, terus memburuk.

Selain itu, pembatasan langkah-langkah keamanan yang diperkenalkan untuk memerangi pandemi Covid-19 juga telah membantu memperketat kontrol dan digunakan oleh pihak berwenang untuk lebih membatasi ruang sipil, membatasi perbedaan pendapat secara damai dan menghambat kebebasan berekspresi.

Resolusi tersebut juga prihatin, dalam konteks represi saat ini di Aljazair. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyiksaan di kantor polisi dan dalam arahan umum keamanan dalam negeri (DGSI), seperti yang terjadi pada tahanan Walid Nekkiche serta kasus pemenjaraan sewenang-wenang terhadap jurnalis Khaled Drareni.

Melalui resolusi tersebut, Parlemen Eropa menyerukan kepada European External Action Service (EEAS) untuk secara secara terbuka menunjukkan sikap yang tegas tentang masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum di Aljazair.