Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn/Net

Dunia

Walau Dinyatakan Bersalah, Mantan Penasihat Keamanan AS Mendapat Pengampunan Penuh Dari Donald Trump

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dia telah memberikan 'Pengampunan Penuh' kepada mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn.

Dalam tweet yang ditulisnya beberapa saat lalu, Rabu (25/11) waktu setempat atau Kamis (26/11) pagi waktu Indonesia, Trump memberikan selamat kepada Flynn.

“Merupakan Kehormatan Saya untuk mengumumkan bahwa Jenderal Michael T. Flynn telah diberikan Pengampunan Penuh. Selamat kepada @GenFlynn dan keluarganya yang luar biasa, saya tahu Anda sekarang akan menikmati Thanksgiving yang benar-benar fantastis!” cuit Trump.


Pengampunan Penuh ini mengakhiri penuntutan selama bertahun-tahun dalam penyelidikan Rusia yang membuat Flynn dua kali mengaku bersalah karena berbohong kepada FBI.

Spekulasi bahwa Trump akan mengakhiri pertarungan hukum empat tahunan terhadap pensiunan jenderal itu telah meluas sebelumnya.

Flynn diketahui terlibat dalam penyelidikan federal yang menyelidiki klaim kasus yang mendiskreditkan 'kolusi' antara Trump dengan Rusia. Flynn mengaku bersalah pada 2017 karena telah menyesatkan FBI mengenai percakapannya dengan seorang diplomat Rusia setelah kemenangan Trump pada 2016 lalu, seperti dikutip dari CNN.

Pengampunan yang datang menjelang masa-masa akhir pemerintahan Trump terjadi hanya beberapa bulan setelah Trump meringankan hukuman rekan lainnya, Roger Stone, beberapa hari sebelum dia melapor ke penjara.

Pejabat Departemen Kehakiman mengaku mereka tidak diajak berdiskusi tentang pengampunan Flynn, bahkan baru mengetahui soal pengampunan itu pada hari Rabu. Tetapi pejabat itu, yang tidak ingin disebutkan namanya, mencatat bahwa presiden memiliki kekuatan hukum untuk memaafkan Flynn.

Dalam sebuah pernyataan, keluarga Flynn berterima kasih kepada Trump.

"Pengampunan itu telah menjawab doa kami dan doa suatu bangsa," kata mereka.

Namun, Demokrat mengecam langkah Trump. Menyebut bahwa Pengampunan Penuh' itu tidak layak dan tidak berprinsip.

"Pengampunan dari Flynn adalah tindakan korupsi besar dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Ketua DPR Nancy Pelosi.

"Pendukung Presiden telah membangun narasi yang rumit di mana Trump dan Flynn menjadi korban dan Konstitusi tunduk pada keinginan presiden," kata Ketua Komite Kehakiman DPR Jerry Nadler dalam sebuah pernyataan.

"Orang Amerika dengan keras menolak omong kosong ini ketika mereka memilih Presiden Trump," lanjutnya.

Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan pengampunan itu bukan kejutan, tapi tetap saja tidak wajar.

"Flynn mengaku bersalah atas kebohongan itu, dua kali. Pengampunan oleh Trump tidak menghapus kebenaran itu, tidak peduli bagaimana Trump dan sekutunya mencoba menyarankan sebaliknya," katanya.

Flynn digulingkan dari posisinya pada Februari 2017 setelah tersiar kabar bahwa dia memang membahas sanksi dengan pejabat Rusia, Kislyak. Flynn, dari Middletown, Rhode Island, adalah salah satu ajudan presiden pertama yang mengakui kesalahan dalam penyelidikan Mueller dan bekerja sama secara ekstensif selama berbulan-bulan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya