Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tanggapi Menlu Kanada Yang Usil, China Sarankan Ambil Cermin Dan Merenung

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Kedutaan Besar China bereaksi keras atas klaim terbaru yang diucapkan Menteri Luar Negeri Kanada Francois-Philippe Champagne soal gaya diplomasi dan sejumlah masalah dalam negeri Tiongkok.

Champagne pada hari Selasa mengatakan bahwa China, dengan diplomasi koersifnya, telah menahan warga asing sesuka hati. Tak hanya itu, dia juga mengomentari kesepakatan Tiongkok dengan Hong Kong, Xinjiang, dan masalah hak asasi manusia yang terjadi di China.

Menanggapi itu, Kedutaan Besar China mengatakan bahwa negaranya selalu memperlakukan negara lain dengan hormat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebaliknya, menurut kedubes, Kanada lah yang justru telah mengabaikan masalah sistemiknya sendiri dan mengadopsi standar ganda.


"China merangkul hubungan persahabatan dengan negara lain berdasarkan rasa saling menghormati dan dialog yang sederajat, sambil berdiri teguh dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan kami sendiri," bunyi pernyataan Kedutaan Besar China, seperti dikutip dari GT, Rabu (25/11).

Warga negara asing yang dimaksud dalam klaim Champagne adalah orang Kanada yang ditangkap oleh otoritas peradilan Tiongkok karena melakukan kejahatan yang merugikan keamanan nasional Tiongkok. Sebagai perbandingan, Meng Wanzhou telah ditahan secara tidak wajar tanpa melanggar hukum Kanada.

"Dalam pengertian ini, itu adalah langkah Kanada, bukan China, yang suka menahan warga asing sesuka hati," kata pernyataan itu.

"China juga telah menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Situasi hak asasi manusia saat ini di China adalah yang terbaik dalam sejarah, dan hanya orang China yang paling banyak bersuara dalam hal ini," tambah juru bicara Kedutaan Besar China.

Berkenaan dengan masalah Hong Kong dan Xinjiang, kedutaan menjelaskan bahwa penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong membantu kawasan tersebut untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran sambil memberikan hak-hak yang sah kepada penduduk Hong Kong.  

Pemerintah China telah mengambil tindakan anti-terorisme di Xinjiang sesuai dengan undang-undang, yang telah membalikkan situasi keamanan di wilayah tersebut dan memenangkan dukungan sepenuh hati dari semua kelompok etnis.

Menekan tuduhan palsu Champagne, kedutaan mendesak Kanada untuk melihat dirinya sendiri di cermin, dan merenungkan stigma mereka sendiri serta masalah sistemik domestiknya seperti diskriminasi rasial yang mengakar.

"Kanada harus berhenti bermain-main dengan standar ganda dan mencampuri urusan internal negara lain dengan menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai dalih," ungkap kedutaan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya