Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher/Net
Pemerintah diminta untuk memanfaatkan masa penundaan vaksinasi dengan terus melakukan evaluasi komprehensif program vaksin. Ini antara lain agar masyarakat tidak bingung dengan informasi.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).
"Lakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapat kepastian informasi, apakah pemerintah benar-benar serius menyiapkannya," ujar Netty Prasetiyani.
Masyarakat, kata Netty, perlu mendapat informasi yang jelas dan gamblang dan menyeluruh terkait vaksinasi Covid-19.
"Jenis vaksin apa yang digunakan, didatangkan dari mana, apakah sudah ada atau belum, berapa harganya, apakah masyarakat harus membayar atau digratiskan, serta bagaimana efek sampingnya, keamanannya, tingkat efektivitasnya, dan juga faktor kehalalannya," tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Netty, pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut dengan komunikasi yang baik dan satu pintu.
Selain itu, politikus PKS ini juga mengingatkan pemerintah tentang banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan vaksinasi.
"Pemerintah perlu menyiapkan strategi pendistribusian yang tepat, termasuk dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya. Bukan sekadar kita mendatangkan vaksin lalu menyuntikkannya begitu saja ke masyarakat," jelasnya.
"Apakah pemerintah sudah memastikan ketersediaan
cold chain, rantai dingin, yang menjamin keamanan vaksin dalam proses distribusi? Bagaimana pengolahan limbah pasca vaksinasi mengingat jumlahnya yang jutaan? Apakah pemerintah sudah memiliki
blue print untuk ini semua? Jangan sampai kita kelabakan nantinya," sambungnya.
Selanjutnya, sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan vaksinasi nanti juga harus menjadi perhatian penting pemerintah. Termasuk, pemerintah harus memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu dan berkhasiat.
"Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini.
"Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi," demikian Netty.
