Berita

Baliho Habib Rizieq diturunkan/Net

Politik

Bisa Dipahami Prajurit TNI Turunkan Baliho Habib Rizieq, Tapi Itu Maladministrasi

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 14:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencopotan dan penurunan baliho bergambar Imam Besar FPI Habib M. Rizieq Shihab oleh sekelompok orang berseragam loreng yang belakangan viral di media sosial terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memahami kenapa prajurit TNI penurunan baliho Habib Rizieq tersebut. Hanya saja menurut dia, penurunan baliho dilakukan oleh prajurit dinilai tidak ideal.

"Saya pribadi bisa memahami mengapa TNI melakukan hal semacam itu. Tetapi menurut saya ini kondisi yang tidak ideal," kata Willy kepada wartawan, Jumat (20/11).


Menurut, domain TNI yakni masalah pertahanan negara. Karena itu tidak sepatutnya domain aparat kepolisian termasuk Satpol PP justru digarap oleh prajurit TNI.

"Soal baliho, itu urusan Satpol PP. Jadi mestinya, dalam hal ini, Satpol PP yang melakukan itu," tegas Willy.

Adapun, jika banyak yang melanggar aturan soal baliho di Jakarta itu menjadi urusan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, Willy masih belum mengetahui motif dan maksud prajurit TNI menurunkan baliho tersebut.

"Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan pemprov, dalam hal ini DKI. Tapi soal itu saya tidak tahu persis. Namun jika TNI sampai turun tangan ya ini ada maladministrasi namanya," tandas anggota Komisi I DPR ini.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan pencopotan baliho bergambar wajah Habib Rizieq diturunkan orang berseragam loreng yang belakangan viral di medsos adalah perintah dirinya. Sebab, berulang kali Satpol PP menertibkan baliho, namun masih terus dipasang lagi.  

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya