Berita

Presidium KAMI, Din Syamsuddin, menilai pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya lebih bernuansa politis/Net

Politik

Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 09:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, oleh pihak Polda Metro Jaya justru menguntungkan bagi sang gubernur.

Sebab, langkah Anies Baswedan yang secara legawa memenuhi pemanggilan tersebut justru menuai simpati dari rakyat. Anies pun kini dielukan sebagai pemimpin masa depan oleh publik.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (18/11).


“Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rejim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan,” tegasnya.

Din Syamsuddin sendiri menilai pemanggilan Anies kental dengan aroma politis dan bahkan mengada-ada.

"Pemanggilan Polda atas Anies bernuansa politis. Dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar," ujar Din Syamsuddin.

Menurut Din Syamsuddin, belum pernah terjadi Polda Metro Jaya memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerjanya sekadar untuk klarifikasi. Berbeda halnya jika dalam rangka penyidikan.

"Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?" kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Atas dasar itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menilai pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya merupakan sebuah preseden buruk bagi lembaga penegak hukum seperti Polri.

"Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang overacting," tegasnya.

"Apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya