Berita

Aliansi Pemuda Kabupaten Boven Digoel saat rilis sikap politik di Jakarta/RMOL

Politik

Antisipasi Konflik Horizontal, KPU Diminta Bijak Sikapi Pilkada di Kabupaten Boven Digoel

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 00:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aliansi Pemuda Boven Digoel, Papua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPUD Provinsi Papua untuk hati‐hati menindaklanjuti langkah terkait evaluasi penetapan pasangan calon yang saat ini sedang bergulir.

Ketua Aliansi Pemuda Kabupaten Boven Digoel Bernolfus Tingge mengatakan, pihaknya khawatir suasana Pilkada di daerahnya tidak berlangsung aman dan menimbulkan konflik horizontal jika KPU mengambil langkah keliru.

Menurut Bernolfus, eskalasi demontrasi di Boven Digoel hingga hari ini terus meningkat dan bahkan cenderung memanas.


Penjelasan Bernolfus, eskalasi itu disebabkan bukan hanya karena pertarungan antar kandidat tetapi terutama situasi pascapenonaktifan komisioner KPU Daerah Boven Digoel oleh KPU RI telah menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat.

"Sebagai pemuda di daerah, kami tidak mau adanya pertumpahan darah yang disebabkan oleh konflik Pilkada," kata Bernolfus dalam keterangannya di Jakarta Selasa (17/11).

Dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI./2020 tertanggal 4 November 2020, diputuskan bahwa tiga komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel diberhentikan sementara terkait dengan penetapan calon bupati Yusak Yaluwo. Seharusnya, Yusak Yaluwo dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Ketiga komisioner KPU Boven Digoel yang diberhentikan sementara itu yakni Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronika Lande.

Namun demikian, menurut Bernolfus penonaktifan ketiga komisioner KPUD Boven Digoel itu justru melahirkan opini-opini liar di tengah masyarakat yakni sarat kepentingan politik calon tertentu dan merugikan calon yang lain.

Masyarakat, kata Bernolfus mencurigai KPU sedang melakukan operasi politik tertentu untuk menggagalkan calon tertentu.

"Karena muncul opini di masyarakat bahwa KPU menggugurkan salah satu kandidat karena prosesnya sudah berjalan. Hanya sisa dua minggu proses pemilihan, tiba-tiba ada satu keputusan yang besar dilakukan KPU. Ini kan semacam membuat kegaduhan di masyarakat," kata dia.

Untuk meredam suasana, dia mengatakan Aliansi Pemuda Boven Digoel telah berinisiatif menyambangi KPU dan Bawaslu Provinsi Papua.

Tujuannya untuk memberikan telaah kritis sebagai bahan yang patut dipertimbangkan untuk melihat persoalan ini secara objektif. Selain itu, pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI dengan maksud yang sama.

"Maka KPU RI harus melihat persoalan ini secara objektif dan dapat mengambil satu keputusan yang bijak. Sehingga keputusan itu tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat," tambahnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya