Berita

ASEAN menandatangani perjanjian dagang terbesar dunia dengan lima negara mitra/Net

Dunia

Mengenal Lebih Dekat RCEP, Kesepakatan Dagang Terbesar Di Dunia Yang Diteken ASEAN

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 | 14:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Setelah negosiasi panjang selama delapan tahun, negara-negara ASEAN beserta lima negara mitra akhirnya menandatangani kesepakatan dagang terbesar di dunia, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada akhir pekan ini (Minggu, 15/11).

Ini adalah tonggak sejarah baru, mengingat RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia karena membentuk hampir sepertiga dari populasi dunia, menyumbang sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Namun, sebenarnya apakah RCEP ini?


Diluncurkan pada tahun 2012, RCEP adalah pakta perdagangan antara 10 negara anggota blok ASEAN, bersama dengan lima negara mitra, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. India sedianya akan menandatangani RCEP, namun menarik diri tahun lalu.

Kesepakatan ini mencakup 2,1 miliar orang, dengan anggota RCEP menyumbang sekitar 30 persen dari PDB global.

Tujuannya adalah untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan jasa, dan mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia.

Secara khusus, RCEP diharapkan dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan dengan memungkinkan mereka mengekspor produk ke mana pun di dalam blok tersebut tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara.

RCEP juga menyinggung soal masalah kekayaan intelektual, tetapi tidak akan mencakup perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja.

"Area prioritas utama untuk negosiasi RCEP lebih lanjut kemungkinan adalah e-commerce," kata kata kepala ekonom Asia Pasifik di konsultan bisnis global IHS Markit, Rajiv Biswas kepada Channel News Asia.

Tidak jelas kapan pakta itu akan diratifikasi oleh setiap negara, namun RCEP bisa mulai berlaku tahun depan.

Lantas, mengapa RCEP penting?


RCEP menjadi perjanjian yang penting karena menetapkan aturan perdagangan baru untuk kawasan ASEAN dan mendapat dukungan China tetapi tidak termasuk Amerika Serikat.

Mengutip AFP, para pengamat mengatakan bahwa RCEP memperkuat ambisi geopolitik China yang lebih luas di kawasan ASEAN di mana China menghadapi sedikit persaingan dari Amerika Serikat sejak Presiden Donald Trump menarik diri dari pakta perdagangannya sendiri, yakni Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

TPP sebenarnya berada di jalur yang tepat untuk menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia pada saat itu, sebelum Amerika Serikat membatalkannya.

Namun, sejumlah pengamat mengatakan RCEP tidak seluas TPP, atau pemggantinya, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

"(RCEP) bukan perjanjian yang sepenuhnya selesai dan dirasionalisasi sepenuhnya," kata pakar perdagangan di National University of Singapore Business School Alexander Capri.

"Masalah dengan RCEP adalah Anda memiliki 15 negara yang sangat beragam pada tahap perkembangan yang berbeda dan dengan prioritas internal sepenuhnya," tambahnya.

Mengapa India mengundurkan diri?


India menarik diri tahun lalu dari negosiasi RCEP karena kekhawatiran tentang barang-barang murah China yang memasuki negara itu, meskipun India dapat bergabung di kemudian hari jika menginginkannya.

Ini menimbulkan kekhawatiran tentang masalah akses pasar, khawatir produsen domestiknya akan terpukul jika negara itu dibanjiri barang-barang murah China. Tiga industri yang rentan terganggu di India adalah tekstil, susu, dan pertanian.

Di tengah situasi tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi pada saat itu menghadapi tekanan yang memuncak di dalam negeri untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap persyaratan tersebut, dan terbukti tidak dapat diganggu gugat saat negosiasi RCEP hampir berakhir.

Apa arti RCEP bagi Amerika Serikat?


Sejumlah pengamat meniai bahwa kemungkinan pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih Joe Biden akan lebih fokus pada Asia Tenggara, meskipun masih belum jelas apakah Biden akan membawa Amerika Serikat bergabung kembali dengan CPTPP atau tidak.

Topik tersebut hingga saat ini tetap menjadi masalah yang sensitif secara politik di Amerika Serikat.

"Pemerintah (Amerika Serikat) akan melihat ini dengan cermat," kata Capri.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya