Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK/Net

Politik

Pemerintah Harus Segera Mitigasi Korban PHK Agar Bisa Keluar Dari Jurang Resesi

JUMAT, 13 NOVEMBER 2020 | 10:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk bergerak cepat memitigasi pengangguran baru yang jumlahnya melesat akibat resesi ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menilai ada dua program mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu inkubasi bisnis dan penciptaan wirausaha baru, serta memperbanyak program padat karya.

Program inkubasi bisnis dan wirausaha baru ditujukan bagi mereka yang memiliki keterampilan yang relatif tinggi. Sedangkan proyek padat karya ditujukan bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjadi pebisnis.


“Inilah saatnya BUMN kita bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMK dan Koperasi menggarap proyek bersama memitigasi mereka yang di-PHK, maupun angkatan kerja baru yang sulit memperoleh kerja di masa resesi ini,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (13/11).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Itu setelah periode Agustus 2020 terjadi lonjakan pengangguran sebanyak 2,67 juta orang.

Lonjakan tersebut berasal naiknya tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. Pandemi virus corona baru (Covid-19) membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Menurut politisi PKS ini, upaya mitigasi korban PHK merupakan langkah prioritas agar Indonesia mampu keluar dari jurang resesi ekonomi. Jika tidak ada strategi mitigasi yang jelas, tekannya, gelombang PHK yang terjadi saat ini akan menciptakan jutaan masyarakat miskin baru.

“Jangan sampai krisis ekonomi saat ini berkembang menjadi krisis sosial karena salah ‘obat’. BUMN harus menjadi yang terdepan dalam program mitigasi ini,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya