Berita

Joe Biden mempersiapkan langkah strategis untuk membalik prinsip America First dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Donald Trump/Ilustrasi RMOL

Dunia

America First Di Garis Akhir, Ini Langkah Biden Untuk Siapkan AS Berinteraksi Lagi Dengan Dunia

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 15:32 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Joe Biden akan segera mengakhiri prinsip "America First" yang digadang-gadang oleh Donald Trump dalam kebijakan luar negerinya, setelah Biden memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat bulan ini.

Sejak masa kampanye, Biden getol melontarkan rencana kebijakan yang akan dia tempuh jika dirinya duduk di kursi nomor satu di Gedung Putih, termasuk rencana kebijakan luar negerinya. Banyak dari rencana yang sudah Biden sampaikan di hadapan publik, membalik kebijakan pendahulunya, Trump.

Ambil contoh soal Iran. Biden mengatakan bahwa dia akan membawa Amerika Serikat kembali kepada kesepakatan nuklir Iran, dengan asumsi bahwa Iran bersedia untuk membalikkan arah dan mengamati batasnya.


Contoh lain soal isu perjanjian senjata nuklir yang sensitif. Biden berjanji, dia akan menandatangani untuk lima tahun lagi satu-satunya perjanjian senjata nuklir yang masih ada dengan Rusia. Bukan hanya itu, dia juga siap untuk melipatgandakan komitmen Amerika Serikat kepada NATO. Langkah ini membalikkan sikap Trump yang selama empat tahun terakhir mengancam untuk menarik diri dari aliansi tersebut.

Pada saat yang sama, Biden mengatakan bahwa dia akan membuat Rusia "membayar harga" untuk apa yang dia katakan sebagai gangguan dan upaya untuk mempengaruhi pemilu di Amerika Serikat.

Kepada The New York Times baru-baru ini, Biden menjelaskan bahwa yang terpenting dari itu semua, dia ingin mengakhiri slogan "America First" yang mendefinisikan Amerika Serikat seolah-olah membangun tembok. Biden ingin membuat Amerika Serikat bekerja lebih baik dengan sekutu dan membentuk pendekatan internasional bersama untuk memerangi pandemi Covid-19.

"Tragisnya, satu-satunya tempat Donald Trump membuat 'America First' adalah tanggapannya yang gagal terhadap virus corona. Kami (Amerika Serikat) 4 persen dari populasi dunia, namun memiliki 20 persen kematian," kata Biden beberapa hari sebelum pemilihan.

"Selain Trump merangkul para otokrat dunia dan menunjukkan jarinya ke mata sekutu demokratis kita, itulah alasan lain mengapa rasa hormat terhadap kepemimpinan Amerika jatuh bebas," sambungnya.

Janji-janji kampanye Biden tampak nyaman didengar. Namun agaknya memang lebih mudah untuk mengucapkan janji daripada menepatinya, bukan?

Lebih mudah berjanji untuk kembali ke pendekatan yang sebagian besar bersifat internasionalis pada era pasca-Perang Dunia II daripada melaksanakan perubahan itu setelah empat tahun penarikan global dan selama pandemi yang telah memperkuat naluri nasionalis.

Jadi, meski mungkin sekutu Amerika Serikat di satu sisi sedang tersenyum lega karena Biden tampak meyakinkan, di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa mereka mungkin tidak pernah sepenuhnya percaya bahwa Amerika Serikat akan mampu melakukannya.

Dalam wawancara beberapa minggu terakhir, penasihat utama Biden mulai menguraikan restorasi yang mungkin disebut "Great Undoing" atau upaya untuk membalikkan arah upaya agresif semasa pemerintahan Trump.

"Suka atau tidak, dunia tidak mengatur dirinya sendiri,” kata Antony J. Blinken. Dia merupakan penasihat keamanan nasional lama Biden.

"Sampai pemerintahan Trump, dalam pemerintahan Demokrat dan Republik, Amerika Serikat melakukan banyak pengorganisasian itu, dan kami pasti membuat beberapa kesalahan di sepanjang jalan," sambungnya.

Namun sekarang, kata Blinken, Amerika Serikat telah menemukan apa yang terjadi ketika beberapa negara lain mencoba mengambil alih posisi Amerika Serikat.

"Atau mungkin lebih buruk, tidak ada yang melakukannya, dan Anda berakhir dengan kekosongan yang diisi oleh peristiwa buruk," tambahnya, seperti dikabarkan The New York Times.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya