Berita

Barack Obama mendukung kemenangan Je Biden di Pilpres AS 2020/Net

Dunia

Meskipun Joe Biden Menang, Hubungan Beijing-Washington Tidak Akan Kembali Seperti Era Barack Obama

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Joe Biden mengatakan bahwa dia akan segera bergabung kembali dengan pakta iklim Paris jika dia terpilih sebagai presiden AS. Ini berarti AS akan kembali bekerja sama dengan China dalam hal perubahan iklim, di mana Beijing termasuk sebagai salah satu yang tergabung dalam pakta tersebut.

Meskipun demikian, pengamat China mengatakan bahwa bahkan jika benar dia melakukan apa yang diucapkannya itu, dan Washington serta Beijing bekerja sama dalam masalah ini, mereka masih memiliki lebih banyak tantangan untuk diatasi.

Biden membuat janji di Twitter pada hari Rabu (4/11), hari ketika AS secara resmi meninggalkan kesepakatan yang dicapai di ibu kota Prancis pada tahun 2015 itu.


“Hari ini, Pemerintahan Trump secara resmi meninggalkan Perjanjian Iklim Paris. Dan tepat 77 hari, Pemerintahan Biden akan bergabung kembali,” ujar Biden, seperti dikutip dari SCMP, Kamis (5/11).

Kesepakatan yang diadopsi oleh hampir 200 negara tersebut bertujuan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius (3,6 derajat Fahrenheit) di atas tingkat pra-industri abad ini, sambil mencari cara untuk menguranginya hingga 1,5 derajat.

AS menandatangani kesepakatan itu pada 2016 di bawah kepemimpinan Barrack Obama. Tetapi kemudian Donald Trump menariknya pada tahun berikutnya, dengan mengatakan bahwa upaya pencegahan perubahan iklim merugikan keuangan negaranya.

Jika Biden menepati janjinya, hubungan antara China dan AS mungkin akan membaik dalam masalah perubahan iklim, Namun, Shi Yinhong, seorang ahli urusan AS di Universitas Renmin di Beijing, mengatakan kedua belah pihak masih akan memiliki tantangan lain untuk dihadapi.

"China dan AS pada prinsipnya dapat mencari kerja sama di bidang-bidang seperti perubahan iklim, non-proliferasi, kesehatan global, dan keamanan siber sipil, tetapi hasilnya akan terbatas," kata Shi Yinhong.

Li Shuo, penasihat kebijakan global senior untuk Greenpeace Asia Timur di Beijing, mengatakan bahwa meskipun ada ketidakpastian tentang bagaimana China dan AS dapat bekerja sama dalam perubahan iklim, kecil kemungkinan mereka akan dapat menghidupkan kembali hubungan yang mereka miliki pada tahun 2015.

"Variabel-variabel tersebut termasuk bagaimana AS mendesain kebijakan China dan apa prioritas mereka," kata Li.  

"Tapi situasinya berbeda dari 2015 dan model kerja sama yang erat itu akan sulit ditiru."

Interaksi antara China dan AS saat itu dipandang sebagai model diplomasi iklim multilateral dan dipuji luas oleh masyarakat internasional.

Mantan presiden AS Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping membuat pengumuman tentang perubahan iklim di Beijing pada tahun 2014, menandai tonggak baru dalam hubungan antara kedua negara.

Selama kunjungan Xi ke AS pada tahun berikutnya, pasangan tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk menerapkan kebijakan iklim domestik dan meningkatkan kerja sama.  

Pada April 2016, keduanya kemudian mengeluarkan pernyataan bersama yang mengonfirmasi kedua negara akan menandatangani kesepakatan Paris.

Li mengatakan bahwa jika Biden bergabung kembali dengan pakta tersebut, AS harus menyerahkan kontribusi yang ditentukan secara nasional - rencana iklim individu - pada tahun 2021. Dan itu bisa menjadi tantangan "karena skala kerusakan yang disebabkan oleh pemerintahan Trump selama empat tahun terakhir”, katanya.

Masalah iklim bahkan dapat menciptakan area baru untuk persaingan antara China dan AS, kata Li.

"Misalnya, jika AS memulai perlombaan teknologi bersih, ia dapat menetapkan batas ekspor [pada teknologi bersih] di China."

 Pang Zhongying, seorang profesor hubungan internasional di Ocean University di Qingdao, mengatakan bahwa orang seharusnya tidak memandang pemerintahan Biden sebagai akhir dari semua masalah China-AS.

"Kita seharusnya tidak berpikir kita akhirnya bisa menarik napas karena hubungan dan konfrontasi yang tegang antara China dan pemerintahan Trump dihentikan. Kita seharusnya tidak terlalu optimis," katanya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya