Berita

Pengamat Politik internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam program RMOL World View/RMOL

Global

Indonesia Harus Gencar Sosialisasikan Nama Laut Natuna Utara Di Level Global

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 20:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sempat menyinggung soal isu Laut China Selatan saat bertandang ke Indonesia pekan lalu. Pompeo menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya di Laut China Selatan.

Dukungan Amerika Serikat tersebut seharunya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.

"Seharusnya memang begitu, walaupun China tidak senang dengan nama itu. Tapi Indonesia sebagai negara yang berdaulat boleh-boleh saja memberikan nama tersebut dan kita juga sedang menjalankan proses di PBB," ujar pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam program RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" yang dilaksanakan oleh Kantor Berita Politik RMOL.ID pada Senin (2/11).


Menurut Teuku, idealnya kunjungan Pompeo ke Indonesia kemarin berujung pada penyebutan nama Laut Natuna Utara dalam peta maritim Amerika Serikat.

"(Nama Laut Natuna Utara) sering digunakan dalam jalur, misalnya untuk membicarakan isu peaceful transit kapal-kapal mereka yang mau transit di sekitar wilayah tersebut. Mereka (Amerika Serikat) harus dengan jelas menyebut nama Laut Natuna Utara," sambung Teuku.

Harapannya, jelas Teuku, ke depannya nama Laut Natuna Utara akan semakin sering disebut di ranah global. Bukan hanya oleh Indonesia, Amerika Serikat, tapi juga ASEAN dan negara lainnya.

"Harapannya, bukan hanya kita, Amerika Serikat dan ASEAN juga lebih banyak menggunakan kosakata Laut Natuna Utara dalam peta navigasi mereka dan juga dalm kontak diplomatik," jelasnya.

Teuku juga menilai, untuk semakin mempertegas kedaulatan Indonesia dan penamaan Laut Natuna Utara, seharunya kegiatan di wilayah tersebut semakin ditingkatkan.

"Sebisa mungkin, banyak dilakukan kegiatan-kegiatan yang bahasa teknisnya itu military operation other than war di perairan Laut Natuna Utara. Sehingga dengan demikian terjadi sosialisasi Laut Natuta Utara di level global," tandasnya.

Untuk diketahui, nama Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Penamaan ini disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli tahun 2015-2016 tanpa ada protes dari ASEAN.

Satu-satunya negara yang memprotes nama tersebut adalah China dengan alasan historis.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya